‎Terkendala SDM, Belasan Puskesmas Belum Bisa Rawat Inap

MOJOKERTO (Realita) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto saat ini fokus pada layanan puskesmas rawat inap. Namun fokus Dinkes justru terkendala sumber daya manusia (SDM) khususnya di 11 puskesmas hingga kini belum memiliki rawat inap.

"Saat ini ada 11 puskesmas yang akan diperbaiki bangunannya, sehingga bisa digunakan sebagai rawat inap pasien," ungkap Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kabupaten Mojokerto, Ris Burhan, kepada wartawan kemarin.

Pihaknya mengakui jika perbaikan bangunan dan peningkatan layanan dengan membuat rawat inap tak bisa selesai dalam tahun ini, karena beberapa kendala. "Memang ada beberapa, seperti ketersediaan lahan. Namun yang paling besar kendalanya adalah karena kurangnya SDM," ucapnya.

Menurut Burhan, perbaikan bangunan 11 puskesmas itu untuk rawat inap kemungkinan bisa tuntas dalam tahun ini. Namun, bangunan baru itu tak akan berguna apa-apa jika layanan rawat inap tak berjalan. Ketersediaan SDM seperti dokter dan perawat memang sulit, karena adanya aturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang melarang mengangkat pegawai baru.

"Tentu ini jadi kendala, karena tiap puskesmas itu butuh paling tidak tiga tenaga medis dan lima perawat. Sedangkan puskesmas rawat inap saat ini rata-rata hanya diisi dua tenaga medis saja," paparnya.

Ia menyebutkan, 11 puskesmas yang belum ada layanan rawat inap masing-masing Trowulan, Gondang, Pesanggrahan, Pandan, Mojosari, Watukenongo, Modopuro, Lespadangan, Gedeg, Kedungsari, dan Ngoro. Sedangkan yang punya rawat inap ada 16 puskesmas, di antaranya adalah Sooko, Jatirejo, Puri, Dlanggu, Bangsal, dan Kutorejo.

"Walaupun bangunan sudah tersedia dan sarana prasarana sudah dibeli, tapi SDM belum ada, tentu puskesmas rawat inap tak bisa jalan. Makanya, kami menargetkan 11 puskesmas ini bisa rawat inap pada 2019 mendatang," katanya.

Kendati aturan dari Men PAN terkait larangan mengangkat pegawai baru, terutama dokter baru, pihaknya tetap akan mengusulkan ke Pemkab Mojokerto. Selanjutnya, usulan pegawai baru akan dibawa ke pemerintah pusat. "Yang pasti, usulan ini tetap kami bawa, agar 11 puskesmas rawat inap ini bisa jalan pada 2019 mendatang," pungkasnya.

Ketua Komisi D (bidang kesehatan) Saifudin menambahkan, pemkab memang berkurang kewenangannya terkaity pengangkatan pegawai baru. "Memang ada aturan dari MenPAN. Makanya, pemkab harus secepatnya menyurati MenPAN erkait kebutuhan tenaga media dan perawat baru," jelasnya. uje