Amis Korupsi Terendus Di Proyek Pembangunan Desa

MOJOKERTO (Realita) - Indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai pemerintah tahun 2015, yang saat ini diselidiki Polres Mojokerto. Bahkan, Korps Bhayangkara memastikan adanya indikasi korupsi dari dana yang digelontorkan di setiap desa dengan nominal mencapai 1 miliar hingga lebih itu. Sayangnya, kepolisian masih merahasiakan desa mana saja yang melakukan korupsi tersebut.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Budi Santoso memastikan jika hasil penyelidikan yang dilakukan unit Pidana Korupsi (Pidkor) Sat Reskrim ada indikasi tindak pidana korupsi. "Kami belum bisa jelaskan karena masih tahap penyelidikan," ungkapnya, Selasa (16/8/2016).

Dirinya juga enggan membeberkan jenis pekerjaan dan jenis dana apa yang diduga disalahgunakan oleh kepala desa, perangkat desa, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa tersebut.

Saat ini, Polres Mojokerto sedang menyelidiki penggunaan anggaran pemerintah tahun 2015, sedikitnya di 15 desa di Kabupaten Mojokerto. Dana pembangunan yang mengalir ke desa beragam seperti Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Bantuan Keuangan (BK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan provinsi. Jumlah dana yang diterima tiap desa beragam mulai kurang dari Rp1 milyar sampai lebih dari Rp1 milyar.

Menurut Budi, dari 15 desa yang telah diselidiki, rata-rata hanya terjadi kesalahan administrasi baik perencanaan sampai laporan penggunaan dana. "Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, untuk kesalahan administrasi tidak boleh diproses secara pidana," tegas perwira asal Tuban ini.

Temuan indikasi adanya korupsi oleh polisi itu sesuai dengan dugaan korupsi yang dikatakan pemerhati korupsi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Mojokerto Wiwid Haryono.

Sarko, sapaan akrab Wiwid Haryono menuding selain dugaan pelanggaran administrasi, dana yang mengalir ke desa di Mojokerto juga sarat korupsi dan kolusi. "Ada dugaan pelanggaran administrasi pelaksanaan kegiatan sampai dugaan kolusi dan korupsi di dalamnya," ujarnya.

Menurutnya, modus dan pihak yang memainkan proyek di desa selama ini sama tiap tahunnya. "Ada dugaan pengkondisian proyek sampai mark up harga pengadaan jasa dan barang yang tidak sesuai standar harga," katanya.

Dirinya berharap, kepolisian tak main-main dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki ini. Ia khawatir ada intervensi pihak tertentu yang bisa menghambat pengusutan kasus korupsi di Mojokerto. Seperti tahun 2014 lalu, dimana Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto mengusut kasus korupsi proyek pembangunan jalan desa tahun 2013 bernilai belasan miliar rupiah berdasarkan temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun oleh Korps Adiyaksa, penyelidikan justru dihentikan dan dialihkan menjadi pelanggaran administrasi. Padahal pihak pengusaha sebagai kontraktor pelaksana proyek mengakui ada fee bagi pejabat pemerintah kabupaten setempat sehingga pengusaha terpaksa mengurangi volume pekerjaan.

Kabag Humas Pemkab Mojokerto Alfiah Ernawati belum memberi jawaban saat dimintai tanggapan atas temuan dugaan korupsi dana pembangunan desa 2015 oleh polisi. ujek