Dana e-KTP Tidak ke GP Ansor

JAKARTA (Realita) - Tudingan mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dinilai tidak memiliki dasar ketika menyebut ada dana e-KTP yang diduga mengalir ke area Kongres GP Ansor yang digelar di Surabaya, pada Januari 2011 lalu .

“Tidak betul itu,” tangkis mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ketika bersaksi dalam sidang dugaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (6/4).

Karena itu, Anas memohon kepada majelis hakim untuk mengonfrontir antara dirinya dengan Nazaruddin dalam sebuah persidangan. “Biar ada kejelasan, siapa yang menyampaikan fakta, dan siapa yang sekadar fiksi,” ujar Anas.

Pernyataan Anas tersebut menjawab majelis hakim terkait perintahnya kepada Nazaruddin untuk membantu Khatibul Umam Wiranu yang akan maju sebagai bakal calon ketua umum GP Ansor. Atas perintah itu, Nazaruddin mengaku memberikan uang 400.000 dolar US kepada Umam.

Anas mengaku kenal dengan Khatibul Umam Wiranu karena sama-sama aktivis yang berasal dari kalangan Nahdliyin. “Saya tidak pernah memerintahkan (Nazaruddin membantu danan untuk Umam),” tandas Anas.

Ia mengaku hadir pada acara Kongres GP Ansor itu bersama mantan ketua umum GP Ansor, Saifullah Yusuf yang kini menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur dan Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham.

Tetapi, menurut Anas, kehadirannya ke kongres tersebut karena undangan sebagai pemateri dalam rangkaian acara kongres tersebut. Dengan demikian, imbuh Anas, tidak ada kaitannya dengan pencalonan Khatibul Umum Wiranu.

Sebelumnya, Khatibul Umam Wiranu yang kini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai Demokrat kepada Realita.co, membantah kabar tersebut. “Apa sampean percaya ? Saya aja kaget. Itu benar-benar mengagetkan buat saya,” ujar Umam saat itu.

Ia mengaku tidak pernah tahu tentang aliran dana yang diduga berasal dari proyek pengadaan e-KTP. “Saya haqqul yakin tidak pernah terima uang dari proyek itu,” tandas pria kelahiran Purwokerto tersebut.

“Saya ini orang yang paling awal tidak setuju dengan proyek pengadaan e-KTP dengan nilai total Rp 5,9 triliun itu. Jadi, ketika nama saya disebut-sebut, ya kagetlah,” tandasnya.

Ia mengaku bahwa penyidik KPK pernah memeriksanya sebagai saksi dan menanyakan tentang alasan tidak mau menandatangani dalam dokumen persetujuan. “Saya jelaskan (kepada penyidik KPK), ada yang janggal pada harga-harga di beberapa titik, sehingga saya meragukan hal itu bisa diaduit secara benar atau tidak,” paparnya. war