Demokrat Akan Pecat Wali Kota Madiun

JAKARTA (Realita) “ Karier politik Walikota Madiun, Bambang Irianto, ikut tumbang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Pasar Besar. Dengan status hukumnya, DPP Partai Demokrat akan memecat Bambang sebagai ketua DPC Demokrat Kota Madiun.

“Sesuai fakta integritas, yang bersangkutan harus mundur dan diberhentikan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun. Yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri,” ujar Andi Nurpati, M.Pd., Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, menjawab Realita.co, Rabu (19/10).

Bagaimana bila Bambang Irianto tidak bersedia mundur ? Andi Nurpati “ mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) “ menegaskan, apabila Bambang Irianto tidak bersedia mundur maka DPD Partai Demokrat Jawa Timur harus segera melapor ke DPP agar segera dibuatkan surat keputusan pemberhentian.

“DPD juga harus menyampaikan kondisi status tersangka yang bersangkutan kepada DPP disertai bukti-bukti untuk dimintakan pemberhentian. Selanjutnya, DPP segera mengeluarkan SK pemberhentian,” tandas Andi Nurpati.

Menurut Andi Nurpati, tidak ada batas waktu bagi Bambang Irianto untuk mengundurkan diri setelah menyandang status hukum tersangka dugaan kasus korupsi tersebut. “Sesegera mungkin (mengajukan pengunduran diri),” tambah Andi Nurpati.

Ia menegaskan, siapapun yang menjabat sebagai fungsioner Partai Demokrat apabila tersandung kasus tindak pidana korupsi maka otomatis diberhentikan. “Pemberhentian itu otomatis disertai dengan pengangkatan pelaksana tugas (plt) ketua DPC,” paparnya.

Adapun posisi Bambang Irianto sebagai walikota Madiun, menurut Andi Nurpati, Demokrat menyerahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Bambang Irianto akan dibebastugaskan apabila sudah berstatus hukum sebagai terdakwa.

Seperti diketahui, KPK telah melakukan penggeledahan terhadap kantor, rumah dinas hingga rumah pribadi Walikota Madiun, Bambang Irianto, Senin (17/10) lalu. KPK kemudian menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek Pasar Besar senilai Rp 76,5 miliar. Bambang juga menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun.

Dalam pengembangannya, KPK juga melakukan penggeledahan ke beberapa tempat, seperti kantor Dinas PU Kota Madiun, PT Cahaya Terang Setata dan PT Lince Mawuliraya di Jakarta serta PT Tata Bumi Raya di Surabaya.

Bahkan KPK juga telah mengirimkan surat pencegahan kepada Bambang Irianto dan seorang saksi bernama Boni Laksmana sejak 7 Oktober lalu. Pencegahan ini bertujuan untuk memperlancar penyidikan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini sejatinya telah menyeruak tahun 2012 lalu. Waktu itu, Kejaksaan Negeri Madiun pernah menyelidiki dugaan korupsi dana APBD tersebut, yang kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun penyelidikan dihentikan karena tidak menemukan adanya kerugian keuangan negara.

Kasus itu kembali mengemuka setelah KPK melakukan penyelidikan pada tahun lalu, sehingga akhirnya menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Bambang Irianto sebagai tersangka. Bambang dijerat dengan Pasal 12 huruf I atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. war