Dewan Curiga Disnakertrans Kalah Gertakan oleh Pengusaha

SURABAYA (Realita)- Komisi E DPRDJawa Timur yang membidangi Kesram meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan verifikasi terhadap permohonan penagguhan Upahminimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diajukan pengusaha.

Langkah itu penting untuk memastikan mana perusahaan   yang memang tidak mampu membayar upah UMK dan mana yang engganmembayar, padahal mereka sebenarnya mampu. Pernyataan itudisampaikan anggota Komisi E DPRDJatim, Moch Eksan di DPRD Jatim,Selasa (10/1)

Menurut anggota Fraksi Nasdem-Hanura itu, UMK 2017 yang sudah ditetapkan itu sejatinya adalah keputusan bersama yang dihasilkan melalui rembug tiga pihak yakni pengusaha yang diwakili APINDO, buruh yang diwakili Serikat Buruhdan pemerintah yang diwakili Disnakertrans. Karena itu, keputusan tersebut adalah hasil kompromi tiga pihak, bukan sepihak. Seharusnya keputusan itu harus dilaksanakan tanpa terkecuali.

“Disnakertrans harus selektif, harus dilakukan verifikasi menyeluruh terkait permohonan pengusaha menunda pembayaran upah UMK. Jangan asal dikabulkan, teliti dengan cermat,” tegas politisi NasDem, Selasa (10/1).

Eksan yang juga Wakil Sekretaris PCNU Jember, ini sebenarnya menyayangkan sikap pengusaha yang menyatakan keberatan membayar upah UMK tahun ini. Pasalnya, upah UMK itu adalah nominal minimum untukn hidup buruh, masih diambang sejahtera.

Jadi kalau upah UMK ditolak, maka buruh hidup dengan upah dibawah minimum. Karena itu, Eksan menggugah kesadara para pengusaha untuk membalasbudi dengan menyisihkan sedikit keuntungan untuh buruh, sebab selama ini mereka telah bertahun-tahun menikmati keuntungan.

Kepada Disnakertrans, Eksan juga mengimbau agar tidak takut dengan gertakan pengusaha yang mengancam akan hengkang dari Jawa Timur. Alasannya, iklim investasi di Jawa Timur cukup baik, dengan upah buruh yang bersaing. Karena itu, pengusaha akan berpikir dua kali untuk hengkang. Terlebih mereka yang sudah bertahun-tahun berinvestasi di Jatim.

“Tahun lalu ada 89 permohonan penangguhan pembayaran UMK yang dikabulkan Disnakertrans. Tahun ini, ada 82 permohonan yang diajukan. Jangan-jangan Dinsnakertrans kalah gertak oleh pengusaha,” ujar Eksan.pras