Dewan Minta Dinkes KB Segera Akreditasikan Semua Puskesmas

MADIUN (Realita) - Kalangan wakil rakyat di DPRD Kota Madiun geleng-geleng kepala setelah mengetahui lima dari enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Madiun urung mengantongi sertifikat akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional. Padahal, akreditasi untuk menunjukkan tingkat kelayakan sebuah Puskesmas dalam memberikan pelayanan.

"Waduh tak bisa dipandang sepele terkait status Puskesmas yang belum terakreditasi. Menurut saya status akreditasi bagi Puskesmas itu

lebih menunjukkan tingkat kelayaan sebuah Puskesmas untuk memberi pelayanan,"kata Ketua DPRD Kota Madiun, Istono.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, Puskesmas sangat perlu memiliki akreditasi. Dengan akreditasi, maka tingkat kepercayaan masyarakat
didalam pelayanan maupun manajemen Puskesmas dipastikan bisa meningkat.

 "Karena standar pelayanan bagi Puskesmas yang sudah terakreditasi sudah benar-benar terukur. Bahasa sederhananya, akreditasi itu
pengakuan oleh lembaga yang berwenang,"ujarnya.

Sehingga Istono mendesak Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) untuk segera mengatur manajemen, agar dapat
mengantongi sertifikat akreditasi sebagaimana dimanahkan oleh UU 24 Tahun 2011, tentang BPJS dan JKN, agar pelayanan kepada masyarakat
semakin prima.

"Kami mendesak agar Dinas terkait segera mewujudkan hal itu, sejalan dengan program pelayanan kesehatan di tahun 2017 masuk prioritas
kegiatan,"tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi II, Ngedi Trisno Yhusanto. Menurutnya, akreditasi merupakan tantangan global yang sangat penting
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Harapan kami tahun 2018 harus sudah akreditasi semua. Karena mau tidak mau, akreditasi ini penting untuk meningkatkan pelayanan dan kualiatas manajemen. Sebenarnya akreditasi ini sebagai standar ukuran
pelayanan Puskesmas,”katanya.

Lebih lanjut dikatakan, selama ini kualitas pelayanan Puskesmas di Kota Madiun memang masih dianggap kurang optimal. Ia seringkali
mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan. “Saya masih menemukan beberapa SDM yang kurang melakukan komunikasi. Kalau bicara angka baru 7 lah nilainya. Kalau sudah akreditasi bisa dibilang 9,”ujarnya.

Sementara, Kepala Dinkes dan KB, Agung Sulistya Wardhani kembali memberikan klarifikasi kepada media. Jika sebelumnya ia mengaku, baru
Puskesmas Tawangrejo terakreditasi. Namun hari Senin (9/1/2016) kemarin, pengumuman sertifikat akreditasi baru diterima kepada Puskesmas
Manguharjo dan Demangan. “Baru Senin kemarin dua Puskesmas pengumuman
akreditasinya keluar,”katanya.

Lantas bagaimana dengan Puskesmas Banjarejo, Oro-oro Ombo dan Patihan yang belum mendapat sertifikat akreditasi? Wardhani menjelaskan, saat
ini tiga Puskesmas itu sudah diusilkan Akreditasi dan sudah disurvey tim Akreditasi. Saat ini ia masih menunggu pengumuman dari lembaga
Akreditasi. “Yang tiga sudah disurvey. Kita masih menunggu pengumuman,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, status akreditasi diterima Puskesmas Tawangrejo tahun lalu. Sementara untuk Puskesmas Manguharjo dan Demangan baru menerima akreditasi Madya Senin (9/1/2016) kemarin. paw