Dua Tahun TPP Tak Cair, Puluhan Guru MI Gerudug Kemenag

MOJOKERTO (Realita) - Sebanyak 79 guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta dan negeri mendatangi kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto di Jl RA Basuni Sooko, Senin (21/11/2016). Para guru mengadu lantaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) selama dua tahun belum juga cair.

Dengan pakaian seragam guru, pahlawan tanpa tanpa jasa ini tiba di kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto tanpa membeber spanduk. Para guru memilih menunggu di Musholla Kemenag di area kantor.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Guru MI Mapel Umum (FKGMIMU) Kabupaten Mojokerto, Muh Khoiri, para guru mapel umum ini meminta kejelasan pencairan TPP pada 2014-2016. Menurutnya, TPP yang belum cair adalah selama dua tahun, yakni Oktober-Desember 2014, Juli-Desember 2015 dan April-Juni 2016.

"Besaran TPP adalah Rp 1,5 juta per orang. TPP itu belum cair karena terkendala belum adanya aturan teknis dari Keputusan Menteri Agama (KMA) No 303/2016 tentang guru mapel umum di MI dikonversi menjadi guru kelas," ujarnya kepada wartawan.

Khoiri membeberkan, sebelum pengaduan ke Kemenag, pihaknya sudah berjuang ke Jakarta dan Surabaya. Ketika TPP itu belum bisa dicairkan, dia memilih ke Kementerian Agama untuk mencari aturannya. Dari Jakarta, FKGMIMU membawa aturan KMA itu agar TPP bisa dikonversi lewat Universitas Surabaya (Unesa).

"Kami lalu ke Kanwil Kemenag dan mendapat surat pengantar untuk ke Unesa. Namun Unesa menolak karena itu kewenangan Kemenag di daerah. Apalagi, dana TPP sudah dicairkan ke daerah-daerah," ujar pria yang juga guru MI Roudotul Salam, Kintelan Kecamatan Puri ini.

Nah, dari upaya yang dilakukan itu, dia dan guru-guru MI ini meminta keadilan dan dana TPP segera dicairkan. Dia mengaku selama ini gaji guru yang diterima sangat minim, atau berkisar Rp 250-500 ribu per bulan. Makanya, mereka mengandalkan dana TPP yang bisa dicairkan tiap tiga bulan. "Kami terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarga," keluhnya.

Siti, salah satu guru MI di daerah Jetis menambahkan, dia dan beberapa guru lainnya meminta ada kejelasan dan kelancaran TPP. Selama ini, dengan hanya mengandalkan gaji sebesar Rp 500 ribu per bulan, dia berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. "Kebutuhan rumah tangga ditutupi dari gaji suami. Kalau dari saya tentu tak cukup," pungkasnya. ujek