Dugaan Pelanggaran Hak Paten, PT. Katama Somasi RSUD dr. Moh. Anwar

SUMENEP (Realita) - Sebuah perusahaan konstruksi asal Jakarta, PT. Katama Suryabumi resmi melayangkan surat somasi kepada Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep, Kamis (10/8/2017). 

Somasi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak paten yang dilakukan pelaksana proyek dalam pembangunan gedung Sentral dan ICU di rumah sakit plat merah itu.

Tidak hanya ditujukan pada Direktur Rumah Sakit, surat somasi juga ditembuskan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) rumah sakit serta Kelompok Kerja (Pokja) 12 ULP Kabupaten Sumenep. 

Seperti diberitakan sebelumnya, bangunan dengan anggaran lebih dari Rp 14 miliar itu, tidaklah menggunakan pondasi pancang tiang sebagaimana konstruksi bangunan pada umumnya. 

Tetapi, pihak pelaksana menggunakan pondasi Kontruksi Sarang Laba-Laba (KSLL). KSLL merupakan pondasi dangkal yang kokoh. Pondasi KSLL menggunakan rib-rib berbentuk segitiga yang dikenal kuat menahan gempa bumi dan pergerakan bumi lainnya. 

Yang menjadi persoalan, dalam penggunaan KSLL ini, pelaksana proyek tersebut, yaitu PT. Trisna Karya yang berkedudukan di Surabaya, diduga tidak mengajukan izin secara resmi ke pemilik paten yakni PT. Katama Suryabumi di Jakarta. 

Sehingga, penggunaan KSLL dalam proyek yang didanai dari APBD Kabupaten Sumenep tahun 2016 ini, diduga ilegal dan melanggar Pasal 19 dan Pasal 160 UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

 "Bahwa telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum, yaitu dengan menggunakan hak paten milik kami dengan cara menduplikat sebagian atau keseluruhan pada Direktur Ops PT Katama Suryabumi, Lukman Suhardi,SH  pada Realita.co di Sumenep, Kamis (11/8/2017).

 Lukman menegaskan, pihaknya selaku pemegang paten Nomor ID 0 0818 808 sebagaimana diterbirkan Dirjen Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, pada prosesnya tidak pernah merasa terlibat atau dilibatkan dalam mendesign atau merencanakan pembangunan tersebut.

 "Bahwa kami selaku pemegang hak paten mempunyai hak eksklusif, dimana setiap penggunaan hak paten harus melalui persetujuan kami, baik dalam penggunaan, memperbanyak atau menduplikatnya," katanya. 

Atas dasar hal-hal diatas, lanjut Lukman, pihaknya memperingatkan, agar pihak pelaksana menghentikan upaya penggunaan, memperbanyak atau menduplikat pondasi KSLL. 

"Apabila dalam 7 hari sejak diterimanya surat somasi kami tidak dilakukan penghentian penggunaan hak paten kami. Maka, kami akan menempuh jalur hukum," ancamnya, sebagaimana juga tertulis dalam poin surat somasi yang disampaikan tersebut. 

Sebelumnya, Direktur RSUD. Moh. Anwar, Fitril Akbar memilih bungkam dan mengaku tidak tahu menahu terkait dengan riwayat bangunan ICU yang kini sudah ditempati tersebut.

Kata dia, mulai awal pihaknya tidak fokus pada persoalan kontruksi bangunan, melainkan hanya sebagai pihak yang meminta spesifikasi bangunan sesuai dengan fungsi medis.  "Kami hanya meminta spek dari luas kamar, dan interior harus bagaimana, kami hanya sebatas itu," ujarnya. bad