Eksekusi Pabrik Karet Awu-Awu, Satpol PP Tak Tegas

MOJOKERTO (Realita) - Deadline eksekusi penutupan pabrik pengolahan karet PT Bumi Nusa Makmur (BNM) di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang jatuh pada Senin (9/1/2017) ternyata tak sesuai harapan dari ribuan warga di 15 desa terdampak bau limbah BNM. Padahal, prosedur eksekusi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Mojokerto telah dilalui, pasca keluarnya surat keputusan (SK) Bupati Mojokerto No 188.45/792/HK/416-012/2016 yang mencabut izin pabrik HO, mulai dari surat teguran 1, 2 dan 3.
Namun, aparat penegak perda, kepolisian, TNI, Perijinan, Bagian Hukum, Komisi C dan beberapa instansi terkait, seakan-akan tak berdaya dengan pabrik karet. SK Bupati yang tak 'Sakti' sehingga pabrik tetap beroperasi dan bau limbah tetap menyebar di dua kecamatan yakni Puri dan Sooko.
Kendati, SK Bupati tertanggal 8 Desember 2016 itu mencabut SK Bupati No 188.45/1380/HK/416-012/2008 tentang Izin Gangguan Pendirian Perusahaan Industri Karet dan Plastik serta Barang-barang dari Karet dan Plastik PT BNM. Tak hanya mencabut izin HO PT BNM, SK tersebut tegas menutup pabrik karet untuk tidak beroperasi.
Pantauan Realita.co, eksekusi yang dilakukan secara tertutup untuk wartawan. Bahkan, penjagaan ketat terlihat di pintu gerbang pabrik. Sejumlah Satpam dan aparat kepolisian serta TNI. Ironisnya, eksekusi di dalam pabrik, hanya dilakukan dengan cara menyegel fasilitas PT BNM yang melanggar izin perluasan. Satpol PP sendiri pernah berjanji bakal menutup total pabrik pasca unjukrasa warga Medali dan sekitarnya, 27 Desember 2016, ternyata Satpol PP tak punya nyali.
"Satpol PP pernah berjanji, hari ini menutup total PT BNM. Namun, ternyata tidak bisa. Penyegelan hari ini sama dengan pertengahan November 2016, yang disegel hanya perluasan yang belum berizin. Yang bagian produksi tak berani nyegel, hari ini tak ada hasilnya sama sekali," kata Zainal Abidin, salah satu tokoh agama Desa Medali kepada wartawan, usai memantau jalannya eksekusi.
Tak kurang dari 2,5 jam proses penyegelan dilakukan Satpol PP, tak seorang pun pejabat berwenang bersedia memberikan keterangan kepada belasan wartawan yang standby di depan pintu gerbang. Mereka dengan santai, satu persatu keluar mengendarai mobil dinas meninggalkan pabrik BNM.
"Jauh hari, kami sudah memprediksi kalau hari ini Satpol PP akan menemukan jalan alot karena pabrik tak mau ditutup. Sehingga hari ini tidak ada hasilnya. Wajar bila warga punya anggapan Satpol PP bermain," tegas Gus Zai, sapaan akrab Zainal Abidin.
Atas tindakan tak tegas dari pemerintah Kabupaten Mojokerto (Satpol PP dan instansi terkait) yang tak berani melakukan melakukan eksekusi serta penutupan pabrik secara total. Pihaknya berencana akan mengelar aksi yang lebih besar lagi dengan cara longmarch ke kantor Bupati Mojokerto.
"Rencana akan unjuk rasa sebanyak 10 ribu warga dengan mendatangi kantor Bupati, karena SK dari bupati, pemkab tidak tegas. SK tersebut banci dan sengaja disetting bagian dari manajemen konflik. Warga memprediksi nanti di pengadilan pabrik akan menang sehingga tetap beroperasi. Karena pabrik kaya dan tidak bodoh," cetusnya.
Terpisah, Kuasa Hukum yang juga Humas PT BNM Jesicha Yeni Susanti menegaskan pihaknya tetap melakukan aktifitas produksi karena izin usaha industri pabrik karet masih berlaku sampai 2020 sehingga berhak untuk beroperasi. Menurut Jesicha, SK bupati yang mencabut izin HO dan menghentikan proses produksi cacat hukum. Untuk itu PT BNM menggugat SK bupati ke PTTUN.
"Kami tetap beroperasi karena ada izin usaha industri. Ketika dalam gugatan di PTUN, maka tak boleh ada upaya hukum dari pihak manapun, dan kami akan mentaati apapun keputusan dari PTTUN nanti," paparnya. tho/ujeck