Enggan Copot Wali Kota Madiun, Soekarwo Tak Konsisten

SURABAYA (Realita)- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur Soekarwo enggan mencopot Bambang Irianto dari jabatan ketua DPC Demokrat Madiun. Padahal, Bambang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun. Bahkan KPK juga sudah menahan Bambang.

"Belum diberhentikan karena masih praduga tidak bersalah," kata Soekarwo ketika dikonfirmasi.

Dia menjelaskan, pencopotan Bambang Irianto dari kursi ketua harus menunggu instruksi dari majelis tinggi Partai Demokrat. Di samping itu, status hukum walikota Madiun itu belum final sehingga dirasa belum perlu ada tindakan secara organisasi. "Ya masih menunggu majelis tinggi yang memutusksn," katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait pembangunan PBM tahun anggaran 2009-2012. Sesuai rilis resmi KPK, Bambang Irianto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. KPK juga sudah mencekal bekas sekretaris Demokrat Jawa Timur Bonnie Laksmana dalam kasus itu. Bonnie adalah putra dari Bambang Irianto.

Aktivis Malang Korupsi Watch (MCW) Umar Salahuddin menilai sikap Soekarwo yang enggan mencopot Bambang Irianto dari kursi ketua DPC itu bukti inkonsistensi dan menentang semangat SBY selaku ketua umum Partai Demokrat.

"Seingat saya Demokrat via pak SBY sebagai Ketum Demokrat sudah memiliki pakta integritas. Bagi kader Demokrat yang kena kasus hukum apalagi kasus korupsi, harus mengundurkan diri sebagai pejabat, baik di internal partai maupun sebagai pejabat publik (bupati)," katanya.

Dia mengatakan, seharusnya, secara etika Soekarwo sudah memberikan sanksi administrasi. Bukannya memelihara kader partai yang terbukti korupsi. Dia juga pesimis Bambang bisa lolos dari jerat hukum kasus tersebut selama ini tidak ada pejabat yang bisa lolos dari kasus hukum yang disidik KPK.

"Dengan demikian, statemen Pakde Karwo nggak konsisten dengan aturan mainnya sendiri. Secara etika dan moralitas tidak layak jadi pejabat publik atau partai," pungkas pengajar Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.pras