Forkopimda Jatim Ancam Pengganggu NKRI

SURABAYA (Realita)- Menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi, red) seusai pertemuan tokoh lintas agama di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Mei 2017, yang menyerukan agar masyarakat menghentikan aksi saling olok dan hujat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur akhirnya menggelar pertemuan di Markas Kodam/V Brawijaya tepatnya di Balai Prajurit dan dilanjutkan di Hotel Utami Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu, 17 Mei 2017. 

Pertemuan yang dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam/V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rudi Prabowo dan juga Gubernur Jatim Soekarwo, berkahir dengan munculnya pernyataan sikap.

Pernyataan sikap merespons kondisi terkini Indonesia pun lahir dari pertemuan singkat tersebut.  Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyampaikan Forkopimda sepakat mengambil kebijakan terkait kondisi terkini di negeri ini, yang mengarah pada perpecahan bangsa. Tindak tegas akan dilakukan kepada setiap individu maupun kelompok yang coba akan mengganggu stabilitas negara.

"Satu kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka menyikapi situasi terakhir," kata Soekarwo.

Berikut ini pernyatan sikap Forkopimda Jatim yang disampaikan Soekarwo:

Kami menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia untuk menindak tegas bagi siapa saja yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI, maka kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan sikap:

Satu, tidak ragu-ragu untuk menindaktegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu: satu, persatuan dan persaudaraan; dua, NKRI; tiga, Bhinneka Tunggal Ika; empat, tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, melakukan tindakan hukum dengan tegas kepada orang atau kelompok-kelompok yang berusaha dengan segala cara memecah belah bangsa Indonesia.

Ketiga, mendorong semua kekuatan elemen masyarakat untuk bersatu dan melawan perpecahan bangsa, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan di wilayah Jawa Timur untuk menangkal segala bentuk provokasi. Kelima, TNI, Polri dan pemerintah di Jawa Timur, akan meningkat kegiatan guna mendorong sinergitas untuk tercapainya rasa kebhinnekaan di Jawa Timur.

Soekarwo menegaskan, Forkopimda Jatim akan mengawal perintah Presiden Jokowi itu dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif. "Dengan gaya khas Jawa Timur," ujarnya.ali