Gelar Doktor Megawati Diragukan

JAKARTA (Realita) - Pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang ilmu Politik dan Pemerintahan kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dipertanyakan.

Selain itu, penganugerahan gelar ini menuai penolakan dari alumni Unpad sendiri melalui petisi online, Change.org.

Petisi yang dibuat oleh Gena Bijaksana tersebut ditujukan untuk Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggono Muhammad dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Diketahui, petisi itu dibuat pada Jumat 20 Mei 2016 sebelum pemberian gelar yang dilaksanakan pada Rabu 25 Mei 2016.

Dalam laman petisi, menurut Gena, gelar Doktor Honoris Causa (HC) memang tak sembarangan dikeluarkan oleh sebuah institusi pendidikan, karena menyangkut jasa dan karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan-teknologi dan umat manusia.

"Sebab itu tak banyak perguruan tinggi yang mudah mengobralkan Doktor HC kepada orang-orang yang dianggap terpilih," tulis Gena.

Gena pun mempertanyakan selayak apa Megawati mendapatkan gelar Doktor HC dan sumbangsih besarnya kepada Indonesia.

"Apa sumbangsih besarnya terhadap negeri ini? Apakah maknanya teramat jelas, ataukah hanya simplistik yang kemudian di suatu momen perlu diberikan gelar teramat presitisius ini?" tegasnya.

Masyarakat diajak mengingat bagaimana di era 2000-an awal demonstrasi mahasiswa marak terjadi di jalanan di era Megawati memimpin saat itu.

Petisi itu membeberkan kebijakan Megawati yang tak memihak ke rakyat, di antaranya privatisasi BUMN, penjualan harga LNG di bawah harga pasar, menaikkan harga BBM dan sembako, pelanggaran HAM, konflik horizontal, penangkapan aktivis mahasiswa di Jakarta, lemahnya penegakan hukum, dan segudang kasus lainnya.

"Menjadi wajar jika kami alumni muda Unpad merasa perlu bertanya lebih jauh ada apa gerangan atas pemberian gelar kehormatan ini kepada Ibu Megawati," lanjutnya.

Pemberian gelar tersebut dinilai menyalahi aturan administratif. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 poin B disebutkan bahwa penerima gelar doktor HC harus memiliki gelar akademis paling rendah sarjana (S-1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Sedangkan, Megawati, tulis Gena, menurut beberapa sumber gagal menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Pertanian Unpad. Bhs