Gerindra Jatim Kecam Pengusiran Ketua PCNU

SURABYA (Realita) - Pengusiran rombongan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya oleh petugas Pamdal DPRD Surabaya dari ruang paripurna saat embahasan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol), memantik reaksi DPD Partai Gerindra Jatim.

DPRD Surabaya dianggap tidak peduli terhadap persoalan peredaran Mihol. "Seharusnya mereka (DPRD Surabaya) berterima kasih lembaga seperti PCNU turut memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan," kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad.

Diterangkan, persoalan Mihol memiliki pengaruh yang kompleks terhadap seluruh sisi kehidupan masyarakat Surabaya, karena itu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasannya.

"Kami minta kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya untuk all out berada di belakang PCNU Surabaya dan ormas sosial keagamaan lainnya yang peduli terhadap persoalan Mihol," kata Anwar Sadad.

Ia menegaskan, Fraksi Partai Gerindra harus menjadi benteng pertahanan upaya pengerusakan nilai-nilai agama, budaya, adat-istiadat di tengah-tengah masyarakat.

"Terkait perlakuan yang tidak sopan terhadap Ketua PCNU Surabaya dan rombongan pada saat menghadiri paripurna kemarin, saya minta saudara Darmawan atas nama pribadi maupun Wakil Ketua DPRD Surabaya untuk meminta maaf kepada Ketua PCNU Surabaya," ucap dia.

Ia berharap, ke depan Gerindra selalu berkoordinasi dan satu garis dengan Nahdlatul Ulama dalam proses politik pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut pesoalan moralitas dan budaya. Terlebih lagi terhadap persoalan yang berkaitan dengan agama," pungkas Anwar Sadad..

Sebelumnya, peristiwa tersebut berawal ketika Ketua PCNU Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri dan rombongannya memasuki ruang paripurna untuk mengikuti pembahasan Raperda Mihol. Sesampainya di dalam ruangan, pihak DPRD tidak menyediakan tempat duduk bagi para pengurus PCNU ini. Sehingga terkesan, kehadiran mereka tidak diharapkan.

Mengetahui, kedatangan PCNU, Pamdal dewan tidak segera menyediakan tepat duduk, malah mereka diarahkan untuk pindah ke balkon di lantai 2 ruang sidang paripurna.