Gubernur Larang Proyek Akses ke Penanggungan

MOJOKERTO (Realita) - Rencana pembangunan akses menuju puncak Gunung Penanggungan, dengan alokasi dana sedikitnya Rp 7 milar, uang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga terancam tidak terealisasi. Menyusul, terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/18 KPTS/013/2015 Tanggal 14 Januari.

SK yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo ini, menetapkan kawasan Gunung Penanggungan sebagai kawasa cagar budaya. Ironisnya, Kepala Bagian Hukum Pemkab Mojokerto Nugroho Budi Sulistiyo mengaku mengantongi SK tersebut. Selain itu, pihaknya bakal mempelajari SK.

"Setelah kita kantongi SK nya, kita akan kaji aturan itu dan saya kira, secara teknis Dinas PU Bina Marga sudah mengerti mana-mana yang dilarang dan menghindarinya. Kita akan melakukan koordinasi dengan Perhutani dan BPCB Jatim dan sejumlah pihak, sehingga tak ada masalah aturan yang bakal ditabrak dalam proses pembangunan nanti," ungkapnya saat jumpa pers siang tadi.

Menurutnya, jika membahas tentang gunung maka akan melintasi kawasan hutan. Nah, dalam hal itu ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Penatagunaan dan Pengelolaan. Hal tersebut, termaktub dalam PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Hutan dan perubahan PP Nomor 61 Tahun 2012 dijelaskan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di hutan.

"Salah satunya jenis kawasan hutan produksi atau hutan lindung, di sini ada ketentuan yang mengikat. Tentunya nanti kita akan melakukan sesuai rekomendasi dari pemangku kewenangan yakni Perhutani. Terkait terbitnya SK Gubenur ini, kita akan segera menindaklanjuti," janjinya.

Dalam waktu dekat, pihaknya berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Perhutani agar tidak menabrak aturan, apalagi merusak situs yang ada. Karena pada dasarnya, proyek jalan wisata tersebut hanya akses jalan setapak saja yang dibangun tanpa memindahkan atau merusak situs yang ada disekitar penanggungan. uje