Jelang Mutasi Akhir Tahun, Isu Jual Beli Jabatan Marak

MOJOKERTO (Realita) - Mutasi besar-besaran yang bakal dilakukan Pemkot Mojokerto di akhir tahun ini, mulai marak adanya isu jual beli jabatan. Sebagai antisipasi, Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus meminta kepada unit Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) untuk menangkap para pelaku makelar jabatan.

Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus mengungkapkan menjelang mutasi jabatan serta merger beberapa SKPD, selalu ada isu terkait jual beli jabatan yang dilakukan makelar. "Kalau ada mutasi, mesti ada kasak kusuk jual beli jabatan seperti itu," tegasnya kepada wartawan, usai pengukuhan unit Saber Pungli, Selasa (20/12/2016).

Mas'ud menambahkan menjelang mutasi digelar, isu jual beli jabatan santer terdengar namun belum bisa dibuktikan. Padahal, praktek jual beli jabatan adalah bagian dari korupsi dan pungli. "Ini tentu terlarang. Kalau memang ada bukti jual beli jabatan, maka ditangkap saja," kata pejabat yang juga sebagai penanggungjawab satgas saber pungli Kota Mojokerto.

Sekedar diketahui, sebelum adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat tentang Saber Pungli. Di Kota Mojokerto sudah membuat kebijakan anti pungli, dengan meminta setiap PNS untuk mengenakan pin 'saya anti pungli'. "Makanya, ini sudah ada kasak kusuk. Tinggal nanti ditangkap," pinta Kiai Ud, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.

Terpisah, Ketua Satgas Saber Pungli Kota Mojokerto, Kompol Hadi Prayitno mengaku akan menindaklanjutinya, jika memang isu itu mengarah pada pembuktian. "Kami akan menindaklanjuti dengan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) apakah memang ada jual beli jabatan," ujarnya.

Jika memang ada anggota satgas saber pungli yang terbukti melakukan pungli atau ikut jual beli jabatan, maka dia tak segan-segan menangkapnya. "Kalau ada anggota yang terlibat ya harus ditindak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," pungkasnya. ujeck