KaDaop Mangkir, Ketua DPRD Kota Madiun Geram

MADIUN (Realita) - Ketua DPRD Kota Madiun, Istono naik pitam setelah mendengar Kepala Daop VII Madiun, Yosita Dachtar tidak hadir dalam hearing atau rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya digelar, Kamis (23/6/2016) hari ini.

Kemarahan Istono ini beralasan, pasalnya dewan sudah mengagendakan pertemuan yang membahas mengenai sengketa tarif sewa tanah negara antara warga Kota Madiun dengan PT KAI Daop VII Madiun. Apalagi, ternyata Yosita Dachtar sudah kali kedua mangkir dari panggilan dewan.

“Kemarin kita mendapatkan surat dari PT KAI Daop VII bahwa tidak hadir. Sebenarnya DPRD telah memfasilitasi dan memediasi sesuai wilayah kami, ini yang kudua kalinya KaDaop tidak bisa hadir dengan alasan-alasan yang disampaikan. Ya tentunya kami kecewa lah, pekerjaan kita nggak hanya mengurus ini saja,”katanya, Kamis (23/6/2016).

Politisi Partai Demokrat ini menyatakan, pemanggilan KaDaop, oleh tim 11 DPRD kurang mendapat respon baik dari pihak PT KAI. Berdasarkan surat pemberitahuan yang dilayangkan PT KAI tertanggal 22 Juni 2016, Yosita tidak menghadiri pemanggilan tim 11 kali kedua, karena melaksanakan Lori dalam rangka persiapan menghadapi masa angkutan lebaran 2016, sedangkan pemanggilan pertama tidak hadir dengan alasan cuti.

Istono menjelaskan, ketidakhadiran Yosita membuat daftar panjang kegagalan penyelesaian sengketa sewa lahan oleh PT KAI terhadap Paguyuban Penghuni Rumah Negara (PPRN) dan Paguyuban Masyarakat Penyewa Tanah Negara (Mayapada Pinasti). Kendati demikian, Tim 11, saat ini masih berusaha menjembatani ratusan warga yang terancam kehilangan tempat tinggal untuk mencari solusi. Pasca lebaran, tim 11 DPRD Kota Madiun akan mengundang perkumpulan warga penghuni tanah negara untuk menyampaikan hasil RDP dengan PT KAI, yang selanjutnya hasil tersebut akan dikirim ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub agar segera ditindaklanjuti ke komisi VI DPR RI.

“Mau nggak mau setelah lebaran, ya kita undang warga kami,”tandasnya.

Sekedar untuk diketahui, puluhan warga yang mengatasnamakan Mayapada Pinasti mengaku kecewa dengan PT. KAI Daop VII Madiun karena dianggap semena-mena menaikkan harga sewa tanah.

Jika harga sewa sebidang tanah sebelum tahun 2014 dipatok sekitar Rp. 300 ribu per tahun. Namun selama tahun 2015, warga diharuskan membayar sewa sebesar Rp. 3 juta per tahun. paw