Kasus Mobil Listrik, Kejagung Bidik Dahlan Iskan

JAKARTA (Realita)- Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menindak lanjuti kasus korupsi Mobil Listrik dengan membidik mantan mentri BUMN, Dahlan Iskan. Sesuai dengan salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang diterima Kejagung.

"Saya sudah menerima putusan MA menyatakan disana bahwa dasep ahmad ini melakukan tindak pidana korupsi bersama sama yang lain sesuai dakwaan primer yang ada di situ dahlan iskan, siapa lagi ini saya minta kepada jam pidsus untuk menindak lanjuti" ungkap Jaksa Agung, HM Prasetyo, Jakarta, Jumat (20/01/2017).
Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama Dasep Ahmadi. Hakim juga memerintahkan Dasep membayar uang pengganti sebesar Rp 17,18 miliar atau diganti hukuman penjara 2 tahun.
Dasep Ahmadi merupakan rekanan pembuat mobil listrik untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara saat dipimpin Dahlan Iskan. Dalam putusan itu, Ketua Majelis Hakim Arifin menyatakan Dahlan tidak terlibat dalam perkara tersebut.
Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar hakim menghukum Dasep 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 28,99 miliar subsider 2 tahun kurungan.
Majelis hakim yang terdiri dari Arifin, Casmaya dan Sigit tersebut juga tidak menyetujui bahwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menjadi orang yang ikut bersama-sama dalam tindak pidana tersebut yaitu berdasarkan dakwaan pasal 55 ayat 1 ke-1. hrd