Kasus Novel Baswedan Mencuat lagi

JAKARTA (Realita)-  Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi ketentuan kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau deponering, yang diajukan korban penembakan Novel Baswedan.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (11/1/2017).


Pemohon  perkara ini adalah Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi, yang pernah dipidana dalam kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu, dan merasa dirugikan atas kewenangan Jaksa Agung yang dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Mereka ditangkap pada 18 Februari 2004 dan mengalami penyiksaan berupa penembakan oleh aparat kepolisian yang  saat itu dipimpin oleh Novel Baswedan. Mereka kemudian menuntut Novel.

Surat dakwaan atau berkas perkara penembakan enam orang dengan tersangka Novel Baswedan tersebut dilimpahkan oleh jaksa ke PN Bengkulu. Belakangan surat dakwaan itu ditarik dengan alasan untuk diperbaiki tapi tidak pernah dikembalikan ke PN Bengkulu.  Jaksa kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti dan telah kedaluarsa.

Dalam putusannya, Mahkamah juga menyatakan ketentuan deponering yang dijelaskan dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh hakim konstitusi Wahiddudin Adams, tafsiran tersebut dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan deponering oleh Jaksa Agung.

"Karena terhadap kewenangan deponering tersebut tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung itu sendiri, meskipun kecil hal itu dilakukan," ujar Hakim Konstitusi Wahiddudin.

Selain itu, penafsiran tersebut dinilai Mahkamah perlu dilakukan karena deponering berbeda halnya dengan penghentian penuntutan. "Terhadap penghentian penuntutan terdapat upaya hukum praperadilan," tambah Wahiddudin.ima