Kena OTT Pungli, Pejabat Dinas Pendidikan Kompak Bungkam

MADIUN (Realita) - Hampi semua kalangan meradang setelah mendengar adanya oknum Dinas Pendidikan (Dindik) Propinsi Jatim Cabang Madiun yang tertangkap tangan melakukan praktik pungutan liar (Pungli) Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dan SK pensiun.

Seperti yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Suli Da’im saat mendengar kasus tersebut. Menurut politisi dari Fraksi PAN ini, seharusnya praktik Pungli sudah tidak terjadi lagi di dunia pendidikan. Apalagi pengambil alihan pengelolaan SMA/SMK dari daerah ke propinsi baru dilakukan tahun ini. Dengan kejadian itu, otomatis sangat mencoreng citra pendidik di Jatim.

“Apapun, kalau itu sebuah pelanggaran hukum ya harus diselesaikan secara tuntas. Tentu bagi kami sangat prihatin dengan kejadian itu. Semestinya tidak perlu terjadi lagi kasus semacam ini,”katanya dihubungi melalui via telephone, Selasa (16/5/2017).

Rencananya Kamis (18/5/2017) besok, pihaknya bakal memanggil Kepala Dindik Jatim untuk memberikan klarifikasi terkait masalah yang kini menjerat anak buahnya tersebut. “Tentu saya akan memanggil Kepala Dinas Provinsi dalam waktu dekat. Hari Kamis akan kita panggil,”ancamnya.

 Suara yang sama juga dilontarkan Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun, Gatut Supriyoga. Kejadian itu, sudah menciderai semangat di dalam pemberantasan Pungli. “Kita harus komitmen untuk memberantas Pungli. Dunia pendidikan jangan diciderai dengan hal-hal yang tidak semestinya. Kita prihatin lah dengan kejadian ini. Didunia pendidikan harus memberikan keteladanan,”katanya.

Sementara, Kepala Dindik Jatim Cabang Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun, Krisna Herlambang memilih bungkam saat awak media berusaha meminta konfirmasi atas kejadian tersebut. “No comment. Mohon maaf,”katanya singkat.

Tidak hanya Krisna Herlambang, Kasi SMA/SMK, Dindik Propinsi Jatim Cabang Madiun, Suwanto juta terkesan tutup mulut. “Saya nggak tau apa-apa kok,”dalihnya.

Sebelumnya, Tim Saber Pungli melakukan tangkap kepada sejumlah pegawai, Jumat (12/5/2017) lalu. Penyidik pun mememeriksa Kepala Dindik Jatim Cabang Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun serta Kasi SMA/SMK terkait dugaan Pungli SK kenaikan pangkat guru sebesar Rp 150 sampai Rp 200 ribu dan SK pensiun sebesar Rp 400 ribu. paw