Keppres Pembubaran HTI Belum Disetujui

JAKARTA (Realita) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui keputusan presiden (Kepres) masih belum disetujui.
“Sedang diproses, mungkin hampir sepanjang pekan ini kejaksaan aktif di dalam membahas proses penanganan HTI,” ungkap Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (19/05).
Kepres pembubaran HTI ini diusulkan dari beberapa Kementrian seperti Menkopolhukam, Kemendagri, Kemenkominfo. “Jadi tunggu saja seperti apa keputusan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan ada beberapa opsi untuk membubarkan HTI bisa melalui keppres atau perppu. “Sekarang sedang dimatangkan,” katanya.
Kita masih komitmen sampai kapan pun ingin tetap mempertahankan NKRI yang utuh, tidak terpecah-pecah dan tidak tergantikan dengan filosofi paham lain yang tidak sesuai dengan paham kita sendiri. Kita punya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika,” katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menunggu bukti-bukti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari pemerintah untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan.
"Bukti sedang dikumpulkan. Kita terima bukti-bukti dahulu, kita akan teliti lagi, dicermati lagi untuk dasar mengajukan tuntutan," kata HM Prasetyo.
Jadi, kata dia, saat ini masih dalam proses untuk dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dan situasi saat ini.
Sebenarnya bukti itu sudah ada dari Polri, Kemendagri, dan Kemenkumham. "Ini kan salurannya kalau pun harus ditempuh upaya langkah-langkah hukum mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk dibubarkan," tuturnya.
Ia menjelaskan dasar untuk membubarkan HTI tidak harus secara fisik saja, namun juga ideologis atau pandangan-pandangan yang mempunyai obsesi untuk menerapkan sistem khilafah.
"Ya khilafah tidak sesuai dengan apa yang dianut oleh bangsa kita, kita punya ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," ujarnya. hrd