Keterlaluan! Uang Lembur Pegawai pun Dikorupsi Wali Kota Madiun

MADIUN (Realita) “ Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya sudah mengantongi bukti dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait upeti masing-masing SKPD yang disetorkan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto. Kini, penyidik dari lembaga antirasuah tersebut diduga mengembangkan sayapnya dengan mencari sumber-sumber aliran dana lain dari SKPD yang masuk kepada Bambang Irianto.

Sumber di lingkup Pemkot Madiun menyebut, peran BPKAD sudah gamblang terlihat oleh penyidik. Bagian keuangan dan aset ini, hanya berperan untuk mengumpulkan anggaran dari potongan uang lembur, perjalanan dinas dan tunjangan kinerja setiap PNS. Itupun tidak pernah dipatok prosentasenya. Seperti contoh, jika perjalanan dinas ke Jakarta selama dua hari. Dari situ mendapatkan uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar Rp. 2,2 juta. Lantas uang tersebut, sebagian disisihkan dan dikumpulkan ke bendahara masing-masing SKPD. Barulah setelah terkumpul diserahkan kepada BPKAD dan dikucurkan kepada Bambang Irianto.

“Contoh lain, kalau kita lembur empat jam, yang dua jam itu kita sisihkan sampai terkumpul. Baru disetorkan ke BPKAD. Nggak ada patokan prosentase. Hanya kewajaran saja kalau setoran ke BPKAD itu,” katanya, Kamis (1/12/2016).

Aliran dana melalui BPKAD ini hanya sebagian kecil saja. Duit tak resmi dari potongan setiap kegiatan SKPD yang disetorkan kepada BPKAD dan kemudian diberikan kepada Bambang Irianto sebenarnya bisa diibaratkan duit “receh”. Ia menyebut, masih ada SKPD lain yang lebih besar setor "upeti" kepada Bambang Irianto.

“BPKAD itu setorannya hanya sepucuk kuku saja. Istilahnya uang yang disetor BPKAD itu hanya untuk ngopi saja,”ujar salah satu sumber yang namanya minta untuk dirahasiakan.

Lebih jauh didesak SKPD mana yang dimaksud, ia tidak menerangkan secara pasti. Namun sumber ini mengatakan jika SKPD tersebut memiliki wewenang dan posisi strategis dalam hal perijinan, pendapatan maupun proyek-proyek yang ada di Kota Madiun. Bahkan dikatakan, para PNS Pemkot Madiun biasa menyebut SKPD ini dengan julukan SKPD "Bodrek".

“Sedangkan tiga SKPD itu, sekali setor bisa MM-an (miliaran,red). Kalau kita menyebut itu SKPD bodrek ring satunya Walikota. Kayaknya penyidik memburu ini,”paparnya.

Sementara itu, penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih getol memeriksa kepala SKPD, sekertaris juga bendaharanya masing-masing. Pantauan di aula Bhara Mahkota Polres Madiun, Kamis (1/12/2016), mereka yang diperiksa yakni, Nono Djatikusumo (Plt Dispendukcapil), Ahsan Sri Hasto (mantan kepala BPKAD kini staf bagian umum), Bambang Subanto (Kepala Kesbangpol), Sunardi Nurcahyono (Kepala Satpol PP), Agus Ardianto (Kepala BKD), Ansor (Kepala BPM-KB), Resty Lestantini (Direktur RSUD), Gaguk Hariyono (Kepala Dinas Pasar), Heri Suwartono (Kepala Dishub), Bambang Irianto (Direktur PDAM), Agua Triyono (Plt Sekwan),Suwarno (Kepala DKP) dan Agung Sulistya Wardhani (Kepala Dinkes). Mayoritas mereka datang dengan didampingi sekertaris dan bendahara masing-masing.

“Hanya ditanya seputar tupoksi dan riwayat jabatan itu saja. Beliau (penyidik,red) kan langsung wawancara,”kata Kepala Kesbang, Bambang Subanto usai melaksanakan sholat Dzuhur, Kamis (31/11/2016).

Plt Kepala Dispendukcapil Nono Djatikusumo dikonfirmasi saat istirahat pemeriksaan dan usai sholat Dzuhur mengaku, ditanya seputar kegiatan di Dispendukcapil. Pertanyaan penyidik, sama persis dengan pertanyaan yang diajukan saat KPK melakukan pengeledahan di kantor Dukcapil pada Kamis (24/11/2016) lalu.

“Banyak ada sekitar 12 pertanyaan. Sekitar Dispendukcapil saja. Semuanya sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Seperti yang kemarin diperiksa di Dispendukcapil. Yang ditanyakan seputar itu,”ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, lebih dari 30 kepala SKPD dan bendaharanya diperiksan oleh penyidik KPK, Kamis Rabu (30/11/2016) kemarin. Pemeriksaan ini hasil dari pengembangan kasus proyek Pasar Besar Madiun (PBM) yang telah menjerat Walikota Madiun Bambang Irianto. paw