Ketua DPR Dicekal !


JAKARTA (Realita)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Setyo Novanto (Setnov) untuk bepergian ke luar negeri sejak Senin (10/4) kemarin. Pencegahan terhadap ketua umum DPP Partai Golkar yang juga ketua DPR RI tersebut berlaku hingga enam bulan ke depan.

Informasi pencegahan terhadap Setnov sebenarnya sudah mengemuka sejak kemarin. Tetapi kebenaran informasi itu sulit untuk mendapatkan konfirmasi. 

Bahkan ketika Realita.co mengonfirmasi kepada Menkumham Yasonna Laoly seusai mengikuti rapat di Badan Legislasi DPR, ia hanya mengatakan belum mendapat laporan. “Saya belum mendapat laporan,” ujar Yasonna Laoly.

KPK pun tidak mengungkapkan ketika mengumumkan para saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang dicegah ke luar negeri, kemarin. KPK hanya menyebut ada dua nama dari swasta yang dicegah ke luar negeri. Keduanya adalah Inayah yang disebut-sebut sebagai istri muda tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan seorang pria yang disebut Raden Gede.
Kepastian adanya pencegahan ke luar negeri terhadap Setnov terungkap setelah Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/4), tidak membantah hal tersebut. 

Menurut Ronny F. Sompie, Dirjen Imigrasi sudah menerima surat permintaan pencegahan untuk ke luar negeri atas nama Setyo Novanto, Senin (10/4). “Berlaku untuk enam bulan,” ujarnya.

Ia tidak memerinci dasar pencegahan terhadap Setnov itu apakah terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang kini sudah memasuki proses peradilan. “Tanya ke KPK,” kata Ronny.

Jubir KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi Realita.co belum memberikan jawabannya hingga berita ini diturunkan. 

Seperti diberitakan di media ini, nama Setnov muncul dalam surat dakwaan terhadap terdakwa dugaan korupsi e-KTP, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Dukcapil, Sugiharto, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (9/3) lalu.

Dalam sidang perdana dipimpin Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar dengan anggota Franki Tambuwun, Emilia Anshori, dan Anwar, terungkap sejumlah nama yang menerima aliran dana dari proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun lebih.

Ada empat nama yang disebut-sebut sebagai “otak” kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut, yakni Setyo Novanto yang kini menjadi ketua DPR, mantan ketua umum dan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, serta pengusaha yang menjadi rekanan proyek prestisius tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong. 

Berdasar kesepakatan keempatnya itu, maka uang senilai Rp 2,558 triliun atau sekitar 49 persen dibuat bancakan. Sisanya sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun untuk belanja modal. war