Kompak! 3 PNS Sidoarjo Jadi Tersangka dan Ketiganya Sakit

SIDOARJO (Realita) - Sikap kompak seolah ditunjukkan ketiga pegawai negeri sipil (PNS) asal Sidoarjo. Betapa tidak, dari tiga PNS yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) itu ketigannya dinyatakan sakit oleh dokter sehingga ketiganya tidak ditahan oleh Polresta Sidoarjo, Jumat (19/5/2017).

Yang pertama adalah Raden Prayudi, yang merupakan PNS kecamatan Gedangan yang menjabat sebagai PJ kepala desa Semambung, Gedangan, Sidoarjo. Prayudi ditangkap unit tipikor satreskrim Polresta Sidoarjo karena meminta uang pada warga, dalam jual beli tanah.

Kedua adalah Akhmad Anwar PNS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), terciduk Unit Tipikor Polresta Sidoarjo saat menerima uang dalam pengurusan izin, untuk mempercepat proses pengurusan izin. 

Ketiga adalah Djemanun Handoko yang merupakan PNS yang menjabat kasi penempatan tenaga kerja, dinas tenaga kerja (Disnaker) yang tertangkap Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo saat berada di pusat perbelanjaan Suncity Sidoarjo. 

Kekompakan tersebut kontan menimbulkan decak ‘kagum’ dari banyak pihak. Karena di balik kekompakan itu mungkinkah ada pihak-pihak yang bermain dan menggunakan alasan sakit sebagai senjata untuk mengakali proses hukum?. Salah satu komentar berasal dari Sad Praptanto Wibowo, SH, MH, manajer kantor advokat LN & Associates Sidoarjo. 

Menurut Wibowo, bisa jadi memang ada indikasi "permainan" yang disini. Dan apabila ditemukan fakta bahwa "sakitnya" para tersangka itu dibuat-buat maka para pejuang equality before the law harus menyuarakan kebenaran. 

"Jadi perlu disuarakan semacam upaya memperoleh second opinion terhadap adanya surat keterangan sakit tersebut agar diperoleh fakta sesungguhnya. Selain itu, keadaan sakitnya tersangka PNS/ASN tersebut perlu dikroscek ke atasan PNS/ASN itu, apakah hal itu berkontribusi terhadap alasan tidak masuknya PNS/ASN tersebut, sebab di aturan kepegawaian tentunya ada ketentuan sampai berapa lama pegawai yang bersangkutan bisa meninggalkan kewajiban profesinya dengan alasan sakit," ucap pria yang juga menjabat sebagai dosen ilmu hukum Untag itu. 

Wibowo juga menambahkan, kalau penyidik polisi ternyata tidak mampu menangani hal itu secara profesional, modern dan terukur atau ada sinyalemen "permainan", tentu ada saluran untuk mengkritisi kinerja kepolisian, misalnya dengan mengajukan ke bidang Pengaduan Masyarakat (Dumas), Inspektorat atau Komisi Kapolisian/Kompolnas. 

"Intinya, di era keterbukaan sekarang ini, sebaiknya jangan ada dusta diantara penegak hukum. Marilah "berhukum" dengan benar agar diperoleh ketertiban, kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Fiat justitia roeat coelum, fiat justitia ne pereat mundus (Tegakkan hukum walaupun langit runtuh, tegakkan hukum agar bumi tidak binasa)," tambahnya. hk