Lagi, Oknum Anggota DPRD Kota Madiun Dilaporkan ke BK

MADIUN (Realita) - Masih ingatkah kasus yang menjerat dua oknum anggota DPRD Kota Madiun Endang Wahyuningrum (EW) dan Supiyah Mangayu Hastuti (SM) terkait dugaan utang piutang maupun penipuan perekrutan pegawai yang sempat mengegerkan jalan Perintis (sebutan Kantor DPRD) di pertengahan tahun 2016 lalu? Yah, setelah lama tak terdengar kabar beritanya, kini EW kembali dilaporkan oleh Triono Wibowo dan Murnia Tiningsih lantaran wanprestasi janji yang pernah dibuat dihadapan BK.
"Bu Endang nggak ada etika baik, makanya kami laporkan lagi ke BK dan pihak Kepolisian,"kata Triono usai bertemu dengan unsur BK di Kantor DPRD setempat, Jumat (6/1/2016).
Dipertengahan tahun 2016 lalu, Triono dan Murnia mendatangi Kantor DPRD untuk melaporkan EW. Saat itu, keduanya menuding EW pernah menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai di BLUD RSUD Kota Madiun, namun dengan syarat memberikan pelicin sebesar Rp. 27 juta. Setelah disepakati, justru pekerjaan tersebut tak pernah didapat. Sehingga ia terpaksa melaporkan masalah ini kepada BK. BK pun langsung bergerak cepat, kedua belah dipertemukan dengan maksud ada kesepakatan.
"Pada saat dipertemukan di hadapan BK, bu Endang sanggup mengembalikan uang itu dengan surat perjanjian diatas materai. Bu Endang sanggup mengembalikan 30 September 2016 lalu. Tapi sampai sekarang belum dikembalikan,"ujarnya.
Menerima laporan kali kedua, Ketua BK DPRD Kota Madiun, Armaya mengaku tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, semua tahapan mulai dari mediasi sampai penjatuhan sanksi kepada EW telah dilakukan BK. Sehingga pihaknya hanya menyarankan pelapor untuk menempuh jalur hukum saja.
“Memang bu EW wanprestasi dan warga tadi melaporkan lagi ke kami. Secara BK tugas kami sudah selesai. Silahkan dilaporkan ke pihak berwajib, kami siap dijadikan saksi,”katanya.
Diketahui, EW (politisi Partai Demokrat) dan SM (politisi PDI Perjuangan) sejatinya telah diberhentikan sebagai anggota DPRD sejak (7/11/2016) lalu. Namun sampai kini mereka masih tetap ngantor seperti biasa. Bahkan keduanya masih menerima gaji maupun tunjangan.
Menurut Armaya, DPRD telah mengirimkan surat pemberhentian kepada induk partai masing-masing. Tetapi sampai batas waktu 30 hari, tidak ada respon dari dua partai besar di Kota Madiun ini. Sehingga DPRD melalui Pemkot Madiun mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Timur terkait pemberhentian ini. "Jawaban dari Gubernur kita belum ada,"tandasnya.
Sementara, SM pilih mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dan telah memasuki sidang dengan agenda Replik. Sedangkan EW mengajukan permohonan bantuan kepada Komisi Pengawas KP DPP Partai Demokrat.
Kasus SM dan EW ini bermula dari laporan Latin Ariyadi mengenai dugaan hutang piutang. Kemudian, laporan mengalir dari Christanta Paminta Suluh, Triono dan Murnia Triningsih, Fitra Juni Asih serta Susanto terkait dugaan penipuan perekrutan pegawai di lingkup Pemkot Madiun yang menggunakan uang pelicin. paw