Mahasiswa Tuntut Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM

SURABAYA (Realita)- Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Surabaya dan Gresik unjukrasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Kamis (12/1). Aksi ini untuk menindaklanjuti seruan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) agar seluruh mahasiswa di Indonesia menggelar demo di wilayahnya masing-masing.

 Dalam aksinya, pengunjukrasa membawa bendera BEM dan spanduk besar. Spanduk yang dibentangkan bertuliskan Mencabut PP 60 tahun 2016, transparansi BBM kebijakan pro rakyat, atau diam ditindas, atau bangkit melawan.

 "Mahasiswa harus tetap mengontrol segala kebijakan pemerintah. Karena pemerintahan sekarang tidak pro rakyat. Saya yakin Jokowi mendengar tapi pura-pura tidak dengar," kata salah satu orator.

 Selain menggelar orasi, mahasiswa juga menyanyikan lagu-lagu yang dipelesetkan, sehingga membuat wartawan yang meliput demo tertawa. Seperti Naik-naik listrik ku naik, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat hidup sengsara.

 Sebelumnya, perwakilan demo diterima Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di ruang kerja. Dalam pertemuan itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan lima tuntutan. "Saya sudah menerima lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat," kata Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf.

 Lima tuntutan itu, pertama mencabut dan mengkaji ulang PP No 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, pemerintah harus merevisi kebijakan pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik golongan 900 VA dan melakukan pengawasan secara sistematis.

 Ketiga, menuntut pemerintah memberikan transparansi kenaikan BBM dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, serta tetap mengontrol ketat efek domino atas kebijakan tersebut.

 Keempat, tranparansi, sosoalisasi dan uji publik terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Kelima, Presiden Jokowi harus membuat kebijakan yang pro rakyat.

 Gus Ipul berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Pemprov Jatim akan meneruskan aspirasi dengan baik. Aspirasi masyarakat harus diaspirasi, karena itu demokrasi yang mengedepankan partisipasi.

 "Kami sudah diskusi dengan perwakilan diantaranya komitmen menerima semua pihak yang melakukan usaha menyampaikan asirasi baik melalui saran, tatap muka dan demo," tambah Gus Ipul.pras