Masuk Zona 2, BPR Kota Kediri Minta Suntikan Rp 50 M

KEDIRI (Realita)-  Bank Perkreditan Rakyat (BPR ) Kota milik Pemerintah kota Kediri akan mendapatkan suntikan anggaran sebesar Rp 50 miliar yang diambilkan dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Permintaan suntikan anggaran tersebut dari pengajuan BPR kota yang akan mengembangkan Usaha melalui UMKM kota Kediri. 

Namun, permintaan BPR masih perlu pembahasan lebih lanjut oleh DPRD kota Kediri melalui Pansus.
Nurudin Hasan, Ketua komisi B DPRD kota Kediri dalam keteranganya membenarkan  adanya pengajuan penyertaan modal BPR ke kota Kediri minimal sebesar Rp 50 miliar tersebut.

 " Benar pihak Pemkot Kediri akan menyuntik BPR kota sesuai surat pengajuan BPR minimal sebesar Rp 50 miliat dalam bentuk penyertaan modal, namun hal tersebut masih perlu beberapa kajian dari DPRD kota Kediri. Kita akan pansuskan hal tersebut pada tgl 19 /01/2017 mendatang, " ungkap Nurudin yang juga Ketua Pansus Penyertaan Modal.

Lebih lanjut Nurudin menjelaskan, jika Rp 50 miliar tersebut akan digelontorkan oleh Pemkot Kediri secara bertahap. Permintaan BPR besar karena mempunyai cabang dan kantor Kas di tiga wilayah.

 "Satu kantor pusat, dua kantor cabang di Malang dan Ngawi, serta lima kantor kas," kata Nurudin dari fraksi PKB .
Materi pembahasan Pansus nanti, di antaranya adalah apakah layak ditambah modal sebesar Rp 50 miliar atau lebih dan juga masalah deviden.  "Kita masih perlu membahasnya lagi," kata Nurudin.
Terpisah, Slamet Wibowo ketua OJK dalam keteranganya mengatakan, jika penyertaan modal seperti kota Kediri yang masuk zona 2 adalah minimal Rp 6 miliar. Kalaupun lebih dari itu mungkin BPR akan mengembangkan usaha lainya seperti halnya UMKM yang ada di kota Kediri.

"Yang jelas untuk zona 2 seperti kota Kediri minimal Rp 6 miliar," kata Slamet saat dihubungi telepon selulernya Selasa (10/1).
Slamet juga menambahkan, jika pihak OJK hanya mempunyai kapasitas mengawasi saja dan tidak masuk dalam internal BPR maupun Pemkot Kediri. 

"OJK hanya mengurusi masalah ijinya dan bila sudah dicairkan pihak BPR harus melaporkan ke OJK," tambah Slamet
Sementara itu pihak BPR harus melakukan pelaporan bulanan dan juga tahunan ke publik yang biasanya setiap tahun diumumkan di media dan juga papan di kantor OJK.

"Pendapan lebih dari Rp 10 miliar, semua BPR diwajibkan mengumumkan ke publik, " ungkap Slamet.aka