Merasa Dirugikan, Kolonel Birawa Gugat  PT SBS

SURABAYA (Realita) - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Surabaya, dengan nomor 882/Pdt.G/2016/PN.SBY., tgl 11-11-2016, terhadap PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS). Gugatan sebesar Rp 2 miliar ini, terkait persoalan jual beli Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B yang beralamat di Jl. Dukuh Kramat RT.3/RW.4, Kelurahan Jajar, Kec. Wiyung, Surabaya.

Gugatan itu didaftarkan, setelah dilakukan mediasi yang digawangi YLPK Jatim pada tanggal 7 September 2016 lalu, antara PT SBS dan Kolonel Laut Birawa Budijuana selaku konsumen, namun pihak PT SBS tak hadir. Menurut Ketua YLPK Jatim, M. Said Sutomo, ketidakhadiran PT. SBS dapat dikualifikasikan bahwa PT. SBS tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Oleh karenanya, konsumen menginginkan kepada YLPK Jatim untuk melakukan gugatan ke pengadilan.

Gugatan itu muncul setelah PT SBS menolak mengembalikan uang cicilan senilai Rp 126.578.000, akibat 2 unit apartemen di tower A dan B yang sudah dibayar 10 kali cicilan, ketahuan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan pasal 42 jo 45 UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tindakan menjual Apartemen CBD tanpa dilengkapi IMB yang dilakukan oleh PT SBS dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan perundang-undangan.

Padahal dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8/1999, ditegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang/jasanya.

Berdasarkan risalah hasil klarifikasi dan mendiasi dugaan perbuatan melawan hukum antara Kolonel Laut Birawa Budijuwana dengan Dinas PU Cipa Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tanggal 7 September 2016, dinyatakan bahwa PT SBS belum mengajukan izin mendirikan Bangunan atas Apartemen Puncak CBD tower A dan B, namun oleh PT SBS Apartemen itu telah dipasarkan secara luas ke masyarakat.

Tak hanya itu, sesuai dalam berkas perjanjian pendahuluan jual beli PT. SBS mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Contohnya dalam dokumen perjanjian PT. SBS mencantumkan klausula baku berbunyi: Uang muka atau uang angsuran harga jual beli apartemen harus dilunasi pada tanggal yang telah disepakati. Apabila pemesan terlambat atau tidak melakukan pembayaran uang muka dan angsuran, maka pemesan bersedia dan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,25% per hari sejak hari pertama tanggal jatuh tempo pembayaran yang dihitung dari jumlah tunggakan yang harus dibayar.

Atas hal itu, pihak pengembang dinilai telah mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan uang yang telah disetor seluruhnya menjadi milik PT. SBS bila terjadi pembatalan pada saat hanya baru membayar Uang Tanda Jadi (UTJ).

Kolonel Laut Birawa Budijuwana ketika dikonfirmasi,mengatakan, ia tak memahami klausul surat perjanjian sebelumnya. Karena saat itu, lulusan AKABRI 1987 silam ini, mengaku tidak membawa alat bantu baca kaca mata. Selain itu, marketing tidak menjelaskan secara rinci klausul tersebut pada konsumen. Tak hanya itu, menurut pria warga jalan Tanjung Raja, Surabaya itu, pihaknya juga sudah pernah melaporkan PT. SBS ke Polrestabes Surabaya.

Laporan itu terkait dugaan penipuan dan haknya sebagai konsumen sudah dipermainkan PT. SBS selaku pengembang Apartemen CBD. “Unsur penipuannya sudah saya laporkan ke polisi pada Kamis 11 Agustus 2016 lalu. Laporan Nomor ; STTLP/B/954/VIII/2016/SPKT/RESTABES SBY,” kata Kolonel lagi.

Kolonel Birawa berharap respon cepat Polrestabes Surabaya untuk menindaklanjuti laporan yang sudah diajukan. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum PT.SBS, Ennik Indraningrum, belum bisa berkomentar banyak. "Saya belum terima gugatannya jadi belum bisa cerita saya, sidangnya saja belum," ujar Ennik.ys