Mutasi Bupati MKP Langgar Konstitusi

MOJOKERTO (Realita) - Mutasi 40 pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto oleh Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) sangat disayangkan banyak pihak. Terlebih, mutasi yang telah digelar pada Selasa (29/03/2016) kemarin, melanggar UU. Hal ini disampaikan Gugus Joko Waskito, Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu) di Jakarta, kepada Realita.co, Rabu (30/03/2016).

Menurut Gugus, apa yang dilakukan Mustofa ini melanggar UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota khususnya Pasal 162 ayat 3.

"Bupati Mustofa juga tidak mengindahkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN Rb) Nomor 2 tahun 2016 tanggal 26 Februari tahun 2016 tentang Larangan Penggantian Pejabat Pasca Pilkada," tegas pria asli Mojosari Mojokerto.

Diutarakan, apapun alasan Bupati (hanya rotasi, bukan mutasi) itu sudah melanggar konstitusi. Untuk itu, ia menghimbau dan mengajak masyarakat Kabupaten Mojokerto dan elemen masyarakat untuk mengkritisi, protes keras, bila perlu melakukan upaya-upaya konstitusional terhadap kebijakan Bupati Mojokerto ini.

"DPRD Kabupaten Mojokerto jangan hanya diam, gunakan hak-hak Konstitusional sebagai Wakil Rakyat yang di atur dalam UU MD3, anggota DPRD bisa menggalang hak angket, hak interpolasi terhadap kebijakan Bupati ini," tukasnya.

Selain itu, lanjut Gugus, masyarakat Mojokerto juga harus kritis, jangan biarkan Bupati melanggar konstitusi. "Kami juga akan komunikasi dengan kawan-kawan di Mojokerto untuk melaporkan apa yang dilakukan Bupati Mojokerto ini ke MENPAN-Rb, upaya gugatan hukum juga sedang kami pelajari. Prinsipnya kita harus kritis, dan melakukan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat, langkah kita tetap dalam koridor konstitusional," beber Gugus, yang akan melaporkan secara resmi Bupati Mojokerto ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan ke Presiden RI. uje