Pabrik Karet Siap Gugat Bupati MKP

MOJOKERTO (Realita)- Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menerbitkan SK No 188.45/792/HK/416-012/2016 tentang Pencabutan SK Bupati No 188.45/1380/HK/416-012/2008 tentang Izin Gangguan Pendirian Perusahaan Industri Karet dan Plastik serta Barang-barang dari Karet dan Plastik PT Bumi Nusa Makmur (BNM). Dalam SK itu, Bupati mencabut izin HO PT BNM sekaligus melarang pabrik karet itu melakuka aktifitas produksi.

Pihak perusahaan pengolah karet PT BNM di Desa Medali, Kecamatan Puri, berencana akan mengajukan gugatan ke PTTUN. BNM menilai, SK Bupati Mojokerto yang baru ditandatangani pada Kamis (8/12/2016).

Hal tersebut diungkapkan, Kuasa Hukum PT BNM yang juga Humas BNM, Jesicha Yeni Susanti kepada sejumlah wartawan, di Media Center Jurnalis Mojokerto, Jum'at (09/12/2016). Menurutnya, gugatan terhadap SK Bupati tentang pencabutan ijin HO akan dilayangkan dalam waktu dekat. Sebab, ia menganggap SK tersebut cacat hukum.

"Secepatnya kami layangkan gugatan ke PTTUN, dimana Bupati Mojokerto sebagai tergugatnya," tegasnya. Jesicha menjelaskan, SK Bupati tertanggal 8 Desember 2016 itu cacat hukum. Mengacu pada ayat (2) Pasal 16 Permendagri No 27 Tahun 2009 yang diubah dalam Permendagri No 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di Daerah. Ia menambahkan PT BNM sebagai pelaku usaha tak wajib mengajukan perubahan izin jika ingin melakukan perluasan industri dari 2,8 hektare menjadi 3,5 hektare.

"Setelah diterbitkan izin usaha industri, pelaku usaha tak wajib mengajukan permohonan perubahan izin. Kami sudah mengantongi izin usaha industri yang dikeluarkan BPTPM tertanggal 8 Mei 2015. Itu berlaku lima tahun. Sehingga tak ada alasan Bupati menutup usaha kami," ujarnya.

Lebih lanjut diuraikan, pihaknya tak perlu lagi melengkapi syarat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Medali untuk mengajukan perpanjangan izin HO. Karena hanya izin gangguan yang hari ini habis masa berlakunya.

"Keputusan Bupati terburu-buru, larangan beroperasi kontradiksi dengan izin yang kami pegang," terangnya.

Tak hanya itu, PT BNM saat ini tengah berusaha mengatasi persoalan utama yang menjadi keluhan warga, yakni bau tak sedap. "Kami garansi bau tak sedap akan berkurang. Kami terus berbenah. Kami akan buka call center untuk evaluasi bau melibatkan masyarakat," janjinya.

Kendati SK Bupati tentang pencabutan ijin HO, namun perusahaan tak akan melaksanakan SK Bupati yang mengharuskan pabrik karet menghentikan produksi. Pihaknya berharap Satpol PP tak arogan dengan memidanakan PT BNM lantaran tetap beroperasi.

"Kami tetap beroperasi karena kami kantongi izin yang lain. Kami akan koordinasi dengan Pemkab Mojokerto. Ketika dalam proses gugatan di PTTUN, maka tak boleh ada upaya hukum dari pihak mana pun," tandasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setdakab Mojokerto, Nugraha Budi Sulistya menyatakan siap menghadapi gugatan perdata dari PT BNM. Menurut dia, SK penutupan pabrik karet yang dikeluarkan Bupati sudah melalui kajian teknis dan hukum yang cermat.

"Hingga SK Bupati diterbitkan, kami yakin SK ini SK yang klir. Artinya, semuanya untuk meminimalisir gugatan itu. Insya Allah tidak ada celah hukum," tukas dia. ujeck