Panwaslu Sebut Pilkada Mojokerto Sarat Politik Uang

MOJOKERTO (Realita) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto 2015, diakui oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sarat dengan money politic (Politik Uang).

"Kami mendapat informasi politik uang itu terjadi setidaknya di delapan kecamatan," ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Miskanto usai rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pilkada Mojokerto, Rabu (16/12/2015) di GOR Diknas, Sooko Mojokerto

Miskanto menyatakan politik uang itu terjadi secara masif sehari menjelang pemungutan suara 9 Desember 2015. Namun Miskanto enggan menyebut politik uang itu dilakukan untuk memenangkan pasangan calon inkumben atau pasangan calon independen yang berlaga dalam Pilkada 2015.

"Yang pasti nilainya beragam, mulai dari Rp10 ribu sampai Rp20 ribu," ujarnya. Kendati pihaknya mendengar informasi itu, Panwaslu terkesan cuci tangan dan tak pro aktif menyelidiki sehingga tidak cukup bukti. "Kami hanya mendapatkan informasi dari pengawas lapangan tingkat desa dan pengawas kecamatan,'' katanya.

Dari hasil pemantauannya, selain politik uang, pihaknya juga mencatat sempat ada kesalahan teknis dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan seperti di Kecamatan Ngoro, Mojosari, Kutorejo, Gondang, Pacet, Sooko, Gedeg, Puri, Jetis, dan Mojoanyar. "Data jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai sempat terjadi ketidakcocokan," kata Miskanto.

Atas temuan itu, Panwaslu meminta KPU lebih intensif dalam memberikan bimbingan teknis ke penyelenggara di tingkat PPK, PPS, hingga KPPS, dalam penyelenggaran pemilu atau pilkada ke depan.

Seperti diketahui dari hasil penelusuran, politik uang terjadi di sejumlah desa dan kecamatan menjelang hari pemungutan suara Pilkada Mojokerto 9 Desember 2015. Rata-rata calon pemilij menerima uang Rp20 ribu. Uang ini dibagikan oleh seseorang yang diduga tim sukses calon inkumben. "Kami sekeluarga ada empat orang yang punya hak pilih dan sehari menjelang coblosan ada orang yang memberi uang Rp80 ribu untuk empat orang anggota keluarga," kata salah satu warga Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging.

Aksi money politic juga terjadi di Desa Beratkulon, Kecamatan Kemlagi. "Informasi yang kami terima, hampir semua desa diberi rata masing-masing Rp20 ribu untuk satu orang termasuk di desa kami. Uang itu dari tim sukses inkumben," kata salah satu warga Desa Beratkulon, yang menolak namanya dipublikan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari warga maupun tim sukses calon yang melaporkan politik uang. Namun sayangnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, tidak mengatur jenis sanksi pidana politik uang. "Di UU memang disebut itu pelanggaran pidana tapi tidak disebutkan jenis pidananya apa," kata Komisioner KPU kabupaten Mojokerto Achmad Arif.

Sementara hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kabupaten Mojokerto 2015 yang dilakukan KPU menyatakan pasangan inkumben calon nomor 2 Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi meraih 402.684 suara atau 78,63 persen unggul jauh atas pasangan independen calon nomor 3 Misnan Gatot-Rahma Shofiana yang meraih 109.428 suara atau 21,37 persen. Mustofa-Pungkasiadi menyapu bersih kemenangan di 18 kecamatan yang ada di Mojokerto. uje