Pemkot Mojokerto MoU dengan Kejari Kota

MOJOKERTO (Realita) - Untuk meningkatkan penyerapan APBD 2017, Pemkot Mojokerto menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, Rabu (11/1/2017). Dengan bantuan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D),Wali Kota Mas'ud Yunus menargetkan penyerapan APBD 2017 hingga 95% dari Rp 915 miliar.
Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di pendopo Pemkot Mojokerto, Rabu (11/1/2017). Setelah kerjasama diteken, Wali Kota menuturkan tahun 2016 penyerapan APBD mencapai 91% dari Rp 1,007 triliun. Walaupun tergolong tinggi, pihaknya mengakui masih terdapat persoalan dalam penggunaan anggaran.
Seperti pengadaan kain seragam sekolah gratis bagi siswa SD-SMA senilai Rp 3,843 miliar yang berakhir adanya lelang ulang. Ternyata pengadaan seragam gratis itu molor dari skedule yang ditetapkan dan dibagikan Juli lalu. Ironisnya, penbagian seragam itu baru terrealisasi November 2016. Dampaknya, program seragam gratis itu justru membebani wali murid dan terpaksa mengeluarkan biaya dobel.
"Karena itu kami perlu melakukan sinergi konsultasi-konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto terkait masalah aturan ini, agar apa yang kami lakukan tak berdampak bermasalah di kemudian hari. Saya ingin semua ASN (aparatur sipil negara) di Kota Mojokerto pensiun orangnya, pensiun masalahnya," harap Mas'ud.
Dengan adanya kerjasama bersama TP4D Kejari Kota Mojokerto bisa memberikan advokasi dan monitoring terhadap para pejabat dalam menggunakan uang negara. Tak hanya itu, kerjasama ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pejabat negara supaya tak takut menggunakan APBD sehingga serapan lebih maksimal.
"Penyerapan anggaran tahun 2016 91% dari APBD 1,007 triliun. Naik dibandingkan tahun 2015 85%. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar, saya harapkan serapan anggaran bisa sampai 95%," tegasnya.
Dia menambahkan, kerjasama dengan Kejari Kota menyangkut pendampingan hukum perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Dikatakan, terdapat dua perkara perdata dan TUN yang menjerat Pemkot Mojokerto yang membutuhkan bantuan hukum Kejari sebagai pengacara negara.
"Terus terang kami masih punya PR hukum, penyelesaikan hukum SMPN 7 yang kini masuk PK (peninjauan kembali), ke dua perkara TUN tentang proyek Gamapala, kami menang di PTUN, tapi ada banding. Nah, ini membutuhkan bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto," terangnya.
Terpisah, Kepala Kejari Kota Mojokerto, Halila Rama memaparkan pihaknya berkomitmen untuk memberikan bantuan, pertimbangan, maupun tindakan hukum di bidang perdata dan TUN terhadap Pemkot Mojokerto. Dia menjamin kerjasama ini tak mengkerdilkan tugas Kejari untuk memberantas tindak pidana korupsi.
"Kejari punya peranan jaksa pengacara negara dan jaksa penegakan hukum pidana khusus dan pidana umum. Semua kami sinergikan sesuai kewenangan, kami pilah sesuai bidang, tak menutup kemungkinan itu semua kami tindaklanjuti secara represif," pungkas pejabat yang juga seorang Kiai . ujeck