Penyaluran Pupuk Kembali Pakai Cara Lama

SURABAYA (Realita) - Penyaluran pupuk bersubsidi dengan diserahkan ke distributor ternyata banyak menuai permasalahan, dikarenakan pembagian yang tidak merata dan banyak petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Menyikapi fakta itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat agar penyaluran pupuk subsidi dikembalikan ke pola yang lama yaitu kepala desa atau melalui koperasi unit desa (KUD). Hal ini dilakukan agar petani dapat menerima pupuk subsidi secara merata.

Anggota DPRD Jatim, M. Hisan, mengatakan, masyarakat dan petani mayoritas mengeluhkan lambatnya penerimaan pupuk subsidi yang ditangani oleh pihak ketiga atau distributor, dimana saat ditangani oleh distributor tersebut banyak desa tidak kebagian pupuk subsidi. Untuk itu pemerintah harus mengubah pola penyaluran agar pupuk subsidi bisa diterima oleh petani langsung.

Apabila diserahkan ke KUD bisa tersalurkan secara langsung pasalnya yang tahu kondisi tanah, dan jumlah petani yaitu kepala desa, apabila polanya tidak dirubah yaitu tetap didistributor maka petani tetap menjerit dan pembagian tidak merata.

Pilitisi dari fraksi demokrat ini menegaskan, jika penyaluran pupuk subsidi masih lewat distributor, produsen harus melakukan pengawasan ke distributor dan pengecer, sehingga penyaluran pupuk subsidi dapat tepat sasaran dan tidak amburadul seperti saat ini.