Petani Makin Tercekik Pupuk, Pemkab Pilih Diam

TUBAN(realita) - Hujan yang ditunggu-tunggu petani akhirnya turun juga. Dua hari terakhir curah hujan lumayan tinggi turun di Buminya Wali, menghidupkan kembali asa petani yang sempat pupus. Usai hujan diawal musim, pertengahan Desember lalu, hujan memang nyaris tak turun lagi. Akibatnya, ribuan hektar tanaman jagung menguning kekurangan air.

Sayangnya, harapan petani lagi-lagi terganjal masalah pupuk. Saat ini petani lahan kering hampir di semua tempat di Buminya Wali ini sedang melakukan pemupukan. Saat ini pula para "pialang" pupuk beraksi.

Sejumlah petani di Kecamatan Grabagan, Kecamatan Merakuran dan Semanding, mengaku tidak mendapatkan pupuk di kios-kios resmi. Anehnya, di penjual tidak resmi pupuk menumpuk.

" Di kios resmi kosong semua. Saya dapat di kios tidak resmi. Ya mahal. Urea Rp 150 ribu per zak (50 kg), phonskanya Rp 210 per zak," ujar Dahlan, petani di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Rabu (13/1/2015).

Harga segitu, kata Dahlan, sebenarnya sangat berat bagi petani. Tapi ia dan para petani di tempatnya tak bisa berbuat lain. Sebab jika tanaman jagungnya tidak segera dipupuk, ia khawatir bakal lebih parah kerusakannya. Dahlan memang juga menggunakan kandang. Tapi tanpa pupuk kimia dipastikan jagungnya tidak akan bisa dipanen.

Anggota Komisi B DPRD Tuban, Mohammad Musa, saat dilapori keluhan petani tersebut mengaku tak habis pikir. Menurutnya, kondisi seperti ini selalu terjadi sepanjang tahun, tapi tetap saja tidak ada penyelesaian.

" Kalau memang serius mau menyelesaikan masalah pupuk, mestinya kelangkaan pupuk yang membuat harganya jadi mahal dan mencekik petani tidak terus terjadi," komentar alumnus Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya itu.

Musa menilai, mekanisme distribusi pupuk sebenarnya sudah bagus. Komisi pengawasnya pun sudah ada untuk mengantisipasi adanya penyelewengan distribusi. Namun kenyataannya perangkat-perangkat itu tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

" Jelas tim pengawas pupuk tidak bekerja sungguh-sungguh. Kalau tim pengawas memang serius menjalankan tugasnya, tidak akan keadaan menjadi kian parah begini, sebab aturannya jelas. Sanksinya juga jelas," tegasnya.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Tahun Anggaran 2015, HET pupuk jenis urea Rp 1.800/Kg atau Rp 90 ribu/Zak (50 Kg). Sedang untuk pupuk jenis SP-36, Rp 100 ribu/zak, pupuk ZA Rp 70 ribu/zak, pupuk NPK Rp 115 ribu/Zak dan pupuk organik Rp 25 ribu/zak.

Sayangnya Peratuan ini tidak pernah terealisasikan di lapangan. Sialnya, Kelompok Tani (Poktan) yang diharapkan bisa mempermudah petani mengakses pupuk dan segala kebutuhan pertaniannya, justru banyak yang tidak memihak kepentingan petani.

Di Tuban sendiri, menurut catatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP), ada sekitar 1.237 Poktan. Sementara jumlah petani sekitar 945.500 atau 83% dari total populasi Kabupaten Tuban.

Sementara itu pihak Pemkab Tuban seolah masa bodoh terhadap keluhan petani terkait pupuk itu. Dinas Pertanian maupun Dinas Perekononian dan Pariwisata (Disperpar) yang bertanggung jawab dalam masalah distribusi pupuk memilih tutup mulut saat dikonfirmasi. bek