Proyek Normalisasi Abal-Abal di Aliran Sungai Ditutup Warga

MOJOKERTO (Realita) - Aktifitas pertambangan galian C (pasir dan batu) di aliran Dam Candilimo dengan kedok proyek normalisasi sungai, ditutup paksa ratusan warga di Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (7/1/2017).
Diduga, aktifitas pertambangan pasir dan batu dialiran sungai dengan dalih proyek normalisasi. Bahkan, atusan warga dari tiga desa masing-masing Desa Sumberagung, Baureno dan Dinoyo menuding, jika proyek itu hanya untuk mengeksplorasi pasir dan bebatuan dengan tujuan dijual ke perusahaan milik Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).
Ratusan warga dari tiga desa tiba di lokasi pertambangan sekitar pukul 10.00 WIB, mereka berkumpul di dekat tanggul lokasi proyek normalisasi sungai Candilimo. Sejumlah warga pun melakukan orasi secara bergantian serta membentangkan poster berisi tuntutan warga. Aksi yang didominasi para pemuda dan kepala rumah tangga ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI.
Pantauan Realita.co di lokasi proyek normalisasi itu, ratusan warga merengsek dan masuk ke aliran sungai yang dikeruk dengan alat berat. Melihat aktifitas pertambangan pasir dan batu, warga pun geram dengan menyegel alat berat (ekskavator). Sedangkan operator ekskavator melarikan diri ketika massa menduduki lokasi galian.
Samsul Bahri, koordinator aksi warga tiga desa mengungkapkan aksi yang digelar warga, menuntut agar pengusaha pertambangan menghentikan pengerukan batu yang berkedok normalisasi sungai.
"Proyek normalisasi Irigasi Candilimo dikerjakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PU Pengairan Kecamatan Jatirejo sejak dua bulan yang lalu. Namun, dalam prosesnya, pengerukan dengan alat berat juga meyasar tanah milik warga dan tanah kas desa (TKD) Sumberagung," ungkap Samsul kepada wartawan, di lokasi pertambangan.
Menurutnya, tak sedikit tanah warga yang menjadi korban proyek normalisasi itu. Mayoritas tanah warga yang terkena pertambangan sertu dengan kedok normalisasi itu. Ironisnya, ada tanah hak milik warga dan juga tanah kas desa (TKD) yang ken Keruk alat berat. "Yang hak milik hanya dikasih ganti rugi tanaman. Tapi aneh, ini proyek normalisasi kok gak ada papan plang yang menyebutkan siapa yang mengarap berapa anggarannya," tegas dia.
Warga beranggapan, jika proyek normalisasi tersebut tak dijadikan ajang bisnis eksplorasi sumber daya alam berupa pasir dan batu yang dijalankan pemerintah. Sebab, UPT Dinas PU Pengairan Kecamatan Jatirejo diam-diam telah melakukan MoU dengan pihak pengusaha pertambangan. Sejumlah informasi warga, jika haris pertambangan itu dikirim ke perusahaan pemecah batu di wilayah Jatirejo.
"Batunya dikirim ke PT Musika milik Bupati (Mustofa Kamal Pasa). Salah satu syarat normalisasi adalah rekom dari bupati untuk mengatasi banjir. Kali Pikatan (irigasi di lokasi lain) sampai saat ini kondisinya sempit, tidak pernah dinormalisasi karena tidak ada batunya, makanya dibiarkan," papar pria yang juga anggota BPD Desa Sumberagung.
Jika pemerintah masih meneruskan proyek normalisasi yang bisa mengakibatkan longsor bagi sawah warga didekat bibir sungai, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. "Kalau tetap dilanjutkan (normalisasi), kami akan kembali lagi aksi, karena ini masalah aturan," tegasnya.
Tak lama kemudian, aksi ratusan warga di dekat proyek normalisasi itu, mendapat respon dari Camat Jatirejo, Joko Wijayanto. Kendati sempat terjadi adu mulut antara tokoh warga dengan Camat serta beberapa perwira kepolisian di lokasi aksi. Namun, warga akhirnya melunak dan menerima ajakan Camat untuk mediasi di Balai Desa Sumberagung.
"Kami hanya mengamankan warga supaya jangan sampai menyalahi aturan. Nanti dalam mediasi kami sandingkan semua alat buktinya terkait tanah warga," papar Camat Jatirejo.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Mojokerto, Alfiah Ernawati membenarkan, bahwa proyek normalisasi irigasi Candilimo dikerjaan UPT Dinas PU Pengairan Kecamatan Jatirejo tanpa kucuran anggaran dari APBD. Menurut Erna, sapaan akrab Kabag Humas, bebatuan yang dikeruk dari sungai dijual untuk menutup biaya operasional.
"Limbahnya seharusnya ditaruh ditanggul sungai. Kalau tanggul tak memenuhi, dijual untuk operasional normalisasi. Misalnya untuk bayar pekerja, sewa alat berat, BBM alat berat," cetusnya.
Di tanya soal bebatuan yang dijual ke perusahaan pemecah batu milik bupati, Erna enggan membeberkan. Begitu pula soal transparansi hasil penjualan batu tersebut.
"Masalah dijual ke mana saya tidak tahu. Transparansi hasil penjualan menjadi urusan Dinas teknis (Dinas PU Pengairan), saya tak bisa mengutarakan soal itu lebih dalam," pungkasnya. ujeck