Rapat di Koramil Puri Soal Pabrik Karet, tanpa Sepengetahuan Dandim

MOJOKERTO (Realita) - Pertemuan yang mengatasnamakan warga Desa Medali, Sabtu (10/12/2016) yang digelar di Makoramil Puri, dengan difasilitasi Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto, Budi Mulya serta Kuasa Hukum PT Bumi Nusa Makmur (BNM) ternyata tanpa sepengetahuan Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Czi Budi Pamudji.

Dari pertemuan itu, Dandim menganggap tidak ada pertemuan atau rapat soal pembahasan CSR. Sebab, dirinya tidak menerima laporan dari bawahannya. Bahkan, dirinya bakal mengklarifikasi ke Danrami soal pertemuan yang terkesan dipaksaan oleh Budi Mulya.

Dandim 0815 Mojokerto Letkol Czi Budi Pamudji menegaskan pihaknya tak mengetahui pasti soal pertemuan yang mengatasnamakan warga Medali di Makoramil Puri.

"Tidak ada kaitan TNI mendukung siapa siapa tidak ada, hanya mungkin karena adaanya keinginan untuk memediasi, mungkin hanya segelintir orang. Kami juga akan klarifikasi dan sudah menegur Danramil. Bahwa untuk instansi TNI dan lokasi ini netral," tegas Budi kepada Realita.co usai acara Kenduri Layah 5000 di Lapangan Raden Wijaya, Kota Mojokerto, Senin (12/12/2016).

Terkait dugaan warga, adanya oknum TNI yang tidak independen soal polemik pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur (BNM) dengan warga Desa Medali. Pihaknya menegaskan tidak ada oknum yang terlibat jauh soal keterlibatan anggotanya, apalagi mengarahkan warga maupun pengalangan warga untuk mendukung pabrik karet.

"Apa yang menjadi keputusan Pemda (Pemkab Mojokerto), terkait dengan permasalahan baik yang BNM maupun yang lain, itu yang menjadi fokus utama yang kami selaraskan. Karena kita tidak ada kepentingan apa-apa, kita hanya menginginkan kondusifitas warga di Kecamatan Puri, khususnya Desa Medali. Sekali lagi tidak ada kepentingan," urainya.

Pihaknya tetap menginginkan kondusifisitas daerah terjaga, tanpa adanya ganguan keamanan. Disinggung soal kecolongan karena adanya pertemuan warga di Makoramil Puri. Budi tak menampik, hanya saja dirinya mengaku tidak menerima laporan adanya pertemuan tersebut. "Kami tidak menerima laporan resmi, dan saya anggap pertemuan tersebut tidak ada. Yang pasti, kami akam meminta klarifikasi dari Danramil," jelas Budi.

Sementara itu, Danramil Puri, Kapten Inf Eko Wahyudi menambahkan, pihaknya tidak mengetahui apa yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tersebut. Hanya saja, dirinya dimintai tolong Camat Puri, Mas Lukman soal warga yang menginginkan pertemuan bersama Sekretaris Komisi C Budi Mulya dan Kuasa Hukum PT BNM.

"Begini kronologinya, pak Camat mendapatkan ijin dari Budi Mulya melalui SMS, terkait pinjam tempat untuk pertemuan. Karena situasional, pak Camat telpon saya. Akhirnya saya datang, kami bertiga bersama Pak Camat dan Waka Polsek Puri, kami tidak terlibat didalam rapat tersebut," kata Danramil, kepada Wartawan di Media Center Jurnalis Mojokerto.

Danramil menegaskan, pihaknya tidak ada kepentingan dengan Budi Mulya maupun PT BNM. "Lillahitaalah, saya tidak ada kepentingan dengan pihak pabrik maupun warga Medali," kata Danramil didampingi Camat Puri, Mas Lukman.

Kenapa dalam pertemuan yang mengatasnamakan warga Medali justru digelar Makoramil Puri dan tidak ditempatkan ke lokasi yang netral?. Eko mengaku hanya membantu Camat Puri karena ada permintaan dari Camat.

"Perlu digaris bawahi, saya tidak tau nomor HPnya Budi Mulya dan belum pernah ketemu. Saya dimintai tolong sama pak Camat, jika akan ada pertemuan yang difasilitasi pak Camat beserta unsur Muspika. Karena situasional, saya dan pak Camat hanya di luar. Apalagi, saya juga bukan undangan. Sekali lagi, saya tidak ada tendensi ke BNM dan Budi Mulya dan saya hanya dimintai tolong pak Camat," jelasnya.

Sementara itu, Mas Lukman, Camat Puri menegaskan jika dirinya sengaja tidak memberikan ijin tempat yang sampaikan Budi Mulya. Namun karena pertimbangan keamanan, terlebih hari libur Minggu. Pihaknya meminta tolong ke Danramil Puri, agar pertemuan warga digelar di Makoramil. "Kami tidak bisa menghalau warga. Sayapun tidak berani untuk menerima warga, demi keamanan saya komunikasi dengan Danramil," tuturnya.

Nah, karena Camat mengetahui adanya pembahasan soal pabrik karet dan warga. Ia langsung menolak pertemuan warga digelar di kantor Kecamatan. "Setelah tahu apa yang dibahas, akhirnya saya tidak mau menerima. Saya juga tidak tau siapa yang hadir, apa yang dibahas, baik yang bersifat teknis dan non teknis," elak Mas Lukman.

Sedangkan Kuasa Hukum PT BNM Jesicha Yeni Susanti, menyatakan jika pertemuan yang digelar di Makoramil Puri itu bukan membahas soal SK Bupati tentang penjabutan HO. Namun, dalam pertemuan itu hanya membahas soal program Bina Lingkungan (CSR) dari perusahaan pengolah karet.

"Itu warga yang ikut rapat di Koramil dari warga Balongmojo, rencananya kita gilir, setelah dari Balongmojo baru rencananya Desa Medali. Membahas program Bina Lingkungan (CSR). Jadi tidak membahas soal SK Bupati tentang pencabutan ijin HO. Kita sosialisasi program itu (CSR)," imbuh pengacara dengan rambut pirang itu. ujeck