Ribuan Pengusaha Pupuk Organik Terancam Gulung Tikar

SURABAYA (Realita) -Ribuan pengusaha pupuk terancam gulung tikar. Kondisi itu disebabkan karena regulasi pemerintah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) nampaknya belum berpihak pada kaum petani.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto mengatakan bahwa Permentan No.70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, justru mempersulit pengusaha pupuk organik. Pasalnya, proses pendaftaran produksi pupuk, baik organik, NPK (mengandung unsur utama nitrogen, fosfor dan kalium) maupun Pupuk Pelengkap Cair (PPC) terlalu berbelit-belit."Pengusaha menyampaikan keluhan bahwa untuk mendaftarkan saja susah, dan lebih susah lagi untuk memperpanjang izin yang sudah mati," ujar Noer Soetjipto yang juga menjabat ketua umum AP2KMI (Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia) saat dikonfirmasi Kamis (7/1).

Lebih jauh politisi asal Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa salah satu prosedur dalam Permentan disebutkan para pengusaha harus memasukkan input data melalui email. "Tetapi begitu dicoba untuk mendapatkan PIN-nya saja susahnya setengah mati. Ironisnya lagi tidak semua IKM dan UKM melek teknologi," terang Noer Setjipto.

Proses perijinan di Mentan juga sangat bertele-tele. Sebab pengusaha diminta mendaftarakan dulu lewat email untuk mendapatkan PIN. Kemudian semua dokumen di-scan untuk dikirim via email ke Kementan lalu pengusaha baru datang ke Jakarta untuk membawa dokumen asli. "Ini bukan menekan biaya dan waktu tapi justru malah sebaliknya," tegas doktor ilmu pertanian ini.

Ia juga mengaku kesulitan untuk memasukkan data demi mendapatkan PIN. "Izin saya ada lima yang sudah mati. Untuk memperpanjang sudah enam bulan ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lebih senang dengan Permentan yang sebelumnya tahun 2006. Itu mudah sekali. Kita ajukan 14 hari, lengkap, diproses, uji mutu, uji efektifitas, proses, selesai," ungkap Soetjipto.

Dalam waktu dekat, Komisi B bersama dengan pengusaha pupuk organik akan meluruk Kementan untuk melakukan audiensi dengan Mentan Amran Sulaiman agar persoalan ini tidak berlarut-larut. "Dalam waktu dekat saya akan berkirim surat kepada menteri. Bahkan kami juga akan melapor ke DPR RI komisi terkait untuk menjembatani persoalan yang dihadapi pengusaha pupuk organik," imbuhnya.rs