Sidang Dahlan, Sudah Terbantahkan Oleh Keterangan Para Saksi

SURABAYA (Realita) - Sikap jaksa yang memaksakan kasus PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim untuk menjerat Dahlan Iskan semakin jelas terlihat di persidangan. Sebab, hampir separo sidang berjalan sampai Jumat lalu (27/1), dakwaan yang diajukan sudah terbantahkan dengan sendirinya oleh keterangan para saksi.

Hal itu terlihat dari rentetan sidang Dahlan di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak awal proses pembuktian. Baik dengan menghadirkan saksi maupun mengajukan bukti yang disita jaksa. Dari proses sidang tersebut, banyak tudingan jaksa yang tidak terbukti.

Salah satunya adalah tuduhan jaksa bahwa pelepasan aset dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa September 2003. Bahkan, ada anggapan bahwa pembayaran dilakukan sebelum RUPS digelar. Jaksa menuduh Dahlan berinisiatif sendiri melepaskan tanah itu sehingga menyalahi prosedur.

Faktanya, dalam sidang terungkap, pelepasan aset PT PWU sudah tertuang dalam RUPS-RUPS yang digelar jauh sebelum pembayaran dilakukan. Misalnya RUPS pada 2001 dan 23 Mei 2002. Fakta tersebut terungkap setelah ada saksi yang mengaku pernah diperlihatkan berita acara RUPS 23 Mei 2002 ketika diperiksa penyidik kejaksaan.

Salinan berita acara itu diperlihatkan kepada saksi Syamsuddin yang pernah menjabat Kasubbag BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jatim. Dalam sidang, jaksa hanya menunjukkan akta RUPS yang digelar pada September 2003.

Mursyid Murdiantoro, salah seorang anggota tim pengacara Dahlan, menyebutkan, akta RUPS 2002 itu sengaja tidak dimasukkan daftar barang bukti. Yang dimunculkan dalam sidang hanya RUPS 2003. Jaksa berusaha menunjukkan seolah-olah pelepasan dilakukan sebelum RUPS 2003 tersebut.

”Padahal, sebelum itu, sudah ada beberapa kali RUPS,” ungkap dia.

Fakta lainnya adalah terbantahkannya tuduhan keterlibatan Dahlan selaku direktur utama dalam proses penjualan aset PWU. Dalam sidang yang menghadirkan saksi mantan Direktur Keuangan Suhardi, terungkap penjelasan bahwa Dahlan tidak bisa mengintervensi kinerja tim penjualan. Saksi tersebut menegaskan, tim itu tidak hanya diisi pegawai PWU. Ada juga pihak di luar BUMD tersebut, misalnya konsultan.

Saksi Suhardi juga mengungkapkan, penunjukan siapa saja yang masuk tim penjualan dibahas dalam rapat direksi. Bukan Dahlan seorang diri yang menentukan. Dia menegaskan, Dahlan tidak bisa memutuskan harga penjualan. Sebab, direksi (termasuk direktur utama) hanya mengesahkan data yang disampaikan tim penjualan.

Dakwaan jaksa bahwa aset di Kediri dijual kepada PT Sempulur Adi Mandiri juga terbantahkan. Yang terjadi sebenarnya, PWU melepaskan tanah tersebut kepada negara karena masa berlaku sertifikat hak guna bangunan (SHGB)-nya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi lantaran tidak punya uang.

Jual beli aset di Kediri hanya dilakukan terhadap bangunan yang berada di atasnya. Sebagai bukti, ada akta pelepasan tanah, juga akta jual beli bangunan.

Hal tersebut dikuatkan dalam pembuktian ketika jaksa menghadirkan saksi Jasmito Bagyo, Plt Kasi Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kediri. Saksi itu menyebutkan, tanah bekas peninggalan Belanda yang berstatus HGB, setelah habis masa berlakunya, akan kembali kepada negara. Prosesnya dilakukan dengan pelepasan. Bukan jual beli.

Pejabat BPN tersebut juga menyatakan bahwa jual beli bisa dilakukan terhadap bangunan yang berada di atasnya. Sebab, objek itu tidak termasuk yang kembali kepada negara. Karena masih memiliki nilai, bisa dilakukan jual beli dari pengelola sebelumnya kepada pembeli. ”Prosesnya sudah benar,” kata Jasmito.

Dalam sidang, jaksa pernah berusaha membuktikan kesalahan Dahlan (bahwa aset PWU dijual) dengan cara menunjukkan surat kepala kanwil BPN. Setelah dibahas bersama hakim, surat tersebut malah membuktikan bahwa aset BUMD pemprov itu tidak diperjualbelikan, tapi dilepaskan kepada negara.

Selanjutnya, BPN-lah yang menyerahkan pengelolaan lahan tersebut kepada PT Sempulur. Dalam surat dakwaan, jaksa juga menyebutkan bahwa Dahlan bertemu dengan Oepojo Sardjono dan Sam Santoso (keduanya dari Sempulur) di sebuah tempat di Surabaya untuk membahas harga. Dakwaan itu ditujukan untuk membuktikan bahwa Dahlan mengatur harga dengan pengelola SHGB tanah di Kediri setelah dilepas PWU.

Dakwaan tersebut terbantahkan dengan keterangan Oepojo saat dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, pria kelahiran Kediri itu mengaku bertemu Dahlan kali pertama pada saat penandatanganan akta di depan notaris.

”Sebelum itu tidak pernah,” tegasnya saat itu.

Mursyid mengatakan, sejak awal dirinya yakin kliennya tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa. Hanya, kasus tersebut seperti dipaksakan untuk bisa sampai ke pengadilan. ”Sekarang kita bisa lihat sendiri faktanya seperti apa,” ujarnya.

Indra Priangkasa, pengacara Dahlan lainnya, memprediksi tuduhan-tuduhan jaksa itu semakin tidak terbukti dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Sebab, saksi kunci yang sudah dihadirkan pada awal-awal sidang menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut. krs