Sidang DKPP, KPUD Mojokerto Bingung Jelaskan Kronologi Pencoretan Nisa-Syah

JAKARTA (Realita) - Sidang perdana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari pengaduan pasangan calon Choirun Nisa - Arifudinsjah (Nisa - Syah) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto terkait pencoretan Nisa-Syah pada Pilkada Kabupaten Mojokerto, akhirnya digelar, Jum'at (27/11/2015).

Sidang DKKP yang berlangsung lumayan tegang ini, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di ruang sidang di gedung DKPP Jl. MH.Thamrin,No. 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Paslon Nisa - Syah Dr Ima Mayasari dan Efendi Sinaga tampak hadir dalam sidang perdana tersebut.

Ketua Tim Pemenangan Nisa - Syah, Heri Ermawan menuturkan, dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim DKPP sempat menanyakan Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq, tentang kronologi dari awal pendaftaran calon hingga proses pencoretan paslon Nisa - Syah. "Tetapi Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto tidak siap menceritakannya dengan runut," kata Heri, saat dihubungi Realita.co, Jum'at petang

Hingga akhirnya, Ketua Majelis Hakim DKPP, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si bertanya dengan nada tinggi kepada Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq. "Kenapa kamu yang melaksanakan tetapi kamu tidak paham dan tidak bisa menceritakan kronologinya," kata Heri menirukan Ketua Majelis Hakim.

Ironisnya lagi, Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, justru melimpahkan pertanyaan tersebut kepada Komisioner KPUD Kabupaten Mojokerto (Divisi Hukum) Vicky Risdiyanto. Tetapi Divisi hukum KPUD Kabupaten Mojokerto juga tidak mampu menceritakan secara runut kronologi proses pencoretan tersebut.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim DKPP meminta kepada Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto untuk menulis kronologi dari awal pendaftaran calon sampai pada proses pencoretan paslon nomor 1 Nisa - Syah, dan diserahkan secepatnya kepada Ketua Majelis Hakim DKPP.

Dalam persidangan itu, KPUD Propinsi Jawa Timur dimintai pendapatnya tentang apa yang terjadi di proses Pilkada Kabupaten Mojokerto. Namun, KPUD Propinsi Jawa timur menegaskan bahwa fungsi dan wewenang KPUD Propinsi Jawa Timur hanya bersifat mengawal proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Mojokerto.

Mendengar pemaparan KPU Provinsi Jatim, Ketua Majelis Hakim juga meminta agar KPU Provinsi Jatim memberikan kronologi dari awal pendaftaran calon sampai pada proses pencoretan paslon nomor 1 Nisa - Syah juga secara tertulis.

Saat sidang berlangsung hadir juga, Dr. Mauarar Siahaan sebagai saksi ahli. Dalam kesaksiannya Dr Mauarar Siahaan berpendapat, bahwa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto adalah sebagai tindakan pemasungan hak konstitusi warga negara (Humam Right Candidate)