SK Bupati Mojokerto tentang Pencabutan Ijin Pabrik Karet Tak Sakti

MOJOKERTO (Realita)- Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, Nomor 188.45/792/HK/416.012/2016 tentang pencabutan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1380/HK/416-012/2008 tentang ijin gangguan pendirian perusahaan industri karet dan plastik serta barang-barang dari karet dan plastik PT Bumi Nusa Makmur (BNM) telah dikeluarkan.

Namun, SK tersebut seakan-akan tak ada fungsinya. Bahkan, warga Desa Medali menganggap SK yang ditandatangani MKP pada 8 Desember lalu, tak 'Sakti'. Terbukti, pabrik pengolahan limbah karet ini tetap mokong dan terus beraktifitas. Terlebih, bau limbah terus menyenggat yang menganggu ribuan warga dari 14 Desa di 2 Kecamatan yakni Puri serta Sooko.

Atas lambannya pemerintah (Pemkab) soal penutupan serta penghentian produksi PT BNM, warga Medali dan sekitarnya berencana akan mengelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada pekan depan. Sebagai sasaran aksi, warga bakal mendatangi kantor Satpol PP serta Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

"Untuk rencana aksi, akan kita lakukan di kantor Satpol PP dan Perijinan, karena beberapa hari lalu, kita sudah kirim surat pengaduan ke beberapa instansi, soal pabrik karet yang masih beroperasi," kata Slamet, Sekretaris Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) Desa Medali, saat dihubungi, Realita.co Selasa (20/12/2016).

Ia menyayangkan, surat yang dikirim itu tak ada respon atau konfirmasi balik dari instansi yang dituju. "Bilangnya Jum'at, sampai sekarang tidak ada jawaban dan tidak ada penutupan aktifitas pabrik. Minimal ada respon agar masyarakat Desa Medali bisa tenang, apalagi sudah satu minggu lebih," cetusnya.

Untuk mematangkan gerakan, MPL terus melakukan konsolidasi bersama karang taruna, tokoh warga dan agama setempat. Sedangkan, rencana aksi besar-besaran itu bakal digelar pada pekan depan. Dengan tujuan, agar pihak Satpol PP bertindak tegas dalam penutupan pabrik karet.

Selain rencana aksi besar-besaran, pihaknya bakal meminta audiensi dengan Bupati Mojokerto bersama sejumlah instansi terkait, soal pabrik karet yang masih nekat melakukan aktifitas produksinya. Hanya saja, Slamet belum berani mengungkapkan kapan audiensi itu akan dilaksanakan. "Yang jelas, kami masih koordinasi dengan para tokoh warga, pemuda serta agama," tegas dia.

Kades Medali, Miftahudin membenarkan adanya rencana aksi yang dilakukan warganya. Mifta mengaku, banyak warga yang mengeluh terkait aktifitas pabrik karet yang mengabaikan SK Bupati. "Mereka (warga) bilang, ternyata SK Bupati tidak sakti dan tidak ada taring dimata pabrik karet. Bahkan, warga juga geram karena Satpol PP tidak berani menutup, sebenarnya ada apa? Kok kelihatannya mereka saling lempar," jelas Kades yang juga pengusaha sepeda motor bekas ini.

Sementara itu, Kasatpol PP Suharsono dan Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto belum berhasil dikonfirmasi terkait rencana aksi ribuan warga Desa Medali pekan depan dengan sasaran kantor Satpol PP dan BPTPM. Realita.co beberapa kali menghubungi kedua nomor pejabat tersebut, namun tak aktif. ujeck