SK Pencabutan HO Diteken Bupati, Pabrik Karet Galang Warga

MOJOKERTO (Realita) - Diketahui ada beberapa warga yang mengklaim sebagai tokoh masyarakat dan perangkat, ternyata diam-diam melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan di Makoramil Puri. Pertemuan ini terkait keluarnya SK Bupati Mojokerto terkait pencabutan ijin HO pabrik pengolah karet PT Bumi Nusa Makmur (BNM) di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Ironisnya, dalam pertemuan itu justru dimediatori oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto, Budi Mulyo, yang selama ini telah ikut membantu warga Medali soal penolakan adanya pabrik yang meresahkan warga akibat bau limbah karet. Bahkan, saat aksi damai dan istighosah yang digelar warga beberapa waktu lalu, Budi sempat membacakan 3 point rekomendasi di hadapan ribuan warga dari 14 desa di dua Kecamatan yakni Puri dan Sooko.

Anehnya, sosok Budi yang menjadi ikon warga Medali, beberapa hari terakhir lambat laut justru menjadi perbincangan warga dan tersebar opini negatif dari sosok politisi partai Gerindra itu. Budi dianggap sudah afiliasi dengan pihak perusahaan. Menyusul, adanya kabar tentang pertemuan segelintir warga dengan pihak pabrik pada 8 Desember yang difasilitasi Budi Mulya.

Informasi yang dihimpun Realita.co, pertemuan yang digelar di Makoramil Puri dihadiri Kuasa Hukum PT BNM, Jesicha Yeni Susanti, Sekretaris Komisi C, Budi Mulya dan belasan warga. Rapat 'gelap' tanpa melibatkan Kepala Desa Medali, Miftahudin serta perangkat desa lainnya itu, merupakan pertemuan untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pertemuan perdana digelar di rumah pribadinya Budi.

"Kalau kita melihat undangan tertulis. Hari Sabtu 10 Desember, pertemuannya di Kantor Kecamatan Puri, pukul 16.00 WIB. Acaranya penandatanganan bersama antara masyarakat desa Medali dan PT Bumi Nusa Makmur, membahas tanggung jawab sosial PT BNM khususnya CSR. Undangan tersebut ditandatangani H.M. Budi Mulya, ternyata pertemuannya tidak jadi di kantor Kecamatan Puri, melainkan dipindah di Koramil Puri sekitar pukul 19.00 WIB, sebenarnya ada apa ini?," ungkap sumber warga yang mewanti-wanti namanya dipublikasikan kepada Realita.co, Minggu (11/12/2016).

Menurut sumber warga, pertemuan yang sebelumnya direncanakan di Kecamatan Puri mendadak batal. Padahal, Budi sendiri telah mengirim pesan melalui WhatsApp (MA) ke Camat Puri yang intinya, ijin pinjam tempat kantor dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama warga Medali, PT BNM, Polres dan Muspika. Belum diketahui alasan yang jelas, kenapa pertemuan segelintir warga dengan pihak pabrik mendadak diadakan di Makoramil.

"Bisa jadi, pak Camat tidak mengijinkan. Karena SK Bupati Mojokerto tentang pencabutan ijin HO pabrik karet telah diterbitkan," tambah Sumber.

Kades Medali, Miftahudin membenarkan adanya kabar pertemuan di Koramil Puri. Hanya saja, pihaknya tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Ia menganggap pertemuan itu merupakan pertemuan yang sudah dirancang pihak pabrik bersama Sekretaris Komisi C, Budi Mulya.

"Sebenarnya pertemuan itu tidak boleh dilakukan oleh anggota DPRD dari Komisi C. Karena sebagai anggota dewan itu melekat. Bahkan klaimnya yang ikut pertemuan tersebut dihadiri 40 warga. Yang jelas, seluruh lembaga di Desa Medali ini menolak adanya pabrik. Tidak mungkin, itu hanya klaim. Jadi kalau kemudian 40 dari tokoh dan sebagainya, tokoh yang mana?. Bahkan saat ada pertemuan itu, para perangkat, BPD dan Karang Taruna serta tokoh agama juga dibalai desa rapat dengan saya, dan rencananya saya ajak ke rumah bupati," beber Mifta.

Terkait adanya oknum warga keliling meminta tanda tangan persetujuan warga soal keberadaan pabrik. Mifta menjelaskan, adanya oknum warga yang mencari tanda tangan itu merupakan pemaksaan yang sarat dengan manipulasi. "Ketika ditanya, dia (warga) yang mencari dukungan tanda tangan sempat bilang, jika uang yang diberikan ke warga adalah shodaqoh dari pak Budi Komisi C, tidak ada sangkut paut dengan pabrik, katanya seperti itu," urainya.

Ia menilai, pertemuan segelintir warga itu adalah skenario pihak pabrik dengan mengandeng Sekretaris Komisi C itu, sebagai gerakan yang bisa memecah belah warga dan bisa berakibat konflik horizontal antar warga. Pihaknya juga menyayangkan digelarnya pertemuan di Koramil.

"Ya tidak etislah, apalagi rapat digelar di Koramil, harusnya berkoordinasi dulu dengan Kepala Desa, jangan kemudian mengadakan pertemuan terselubung dan bisa memperkeruh suasana yang sudah mulai tenang. Bahkan bisa berakibat konflik sosial. Kita tahu semua, bahwa Bupati Mojokerto sudah mengeluarkan SK pencabutan ijin HO," tegasnya.

Terpisah, Budi Mulya, Sekretaris Komisi C, belum berhasil dikonfirmasi terkait rapat yang digelar di Koramil Puri.‎ Beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya, ternyata tak aktif. Pesan singkat yang dikirim Realita.co pun belum ada jawaban. ujeck