Terbukti Korupsi, Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara

SURABAYA (Realita) - Bos Jawa Pos, Dahlan Iskan sekaligus terdakwa dugaan kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), akhirnya dijatuhi hukuman selama pidana penjara selama dua tahun penjara oleh Hakim Taksin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jum'at (21/4/2017).

Dalam putusannya hakim Taksin menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider. Terdakwa dianggap bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar waktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) sehingga harga aset yang terjual dibawah NJOP. "Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 100 Juta, subsider 2 bulan," tambahnya.

Meski dinyatakan bersalah, namun Dahlan tetap berstatus tahanan kota. Dalam pertimbangan hakim juga disebutkan hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah. Sedangkan hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, Dahlan dituntut enam tahun, Dahlan juga dituntut denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 kurungan. Selain itu juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 4,1 miliar subsidair tiga tahun penjara.

Dalam pertimbangan tuntutan JPU disebutkan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa berbelit-belit.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama persidangan. "Menuntut pidana penjara selama enam tahun," ujar JPU dalam tuntutannya.

Menurut JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, Dahlan Iskan ditetapkan tersangka kasus aset PWU berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor Print-1198/O.5/Fd.1/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Dia diduga melakukan pelanggaran pada penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu.

Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan.ys