Tidak Ada Alasan Kejagung untuk Batalkan Eksekusi Indosat

JAKARTA (Realita) - Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sudah hampir 3 tahun tidak melaksanakan eksekusi asset Indosat dinilai tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakannya.
"Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Kejagung agar segera mengeksekusi asset Indosat," ungkap Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jakarta Pusat, Rudianto Manurung di Jakarta, Rabu (17/05/2017).
Seperti diketahui Kejagung harus ambil paksa uang pengganti senilai Rp 1,3 triliun dari perkara korupsi pemanfaatan spektrum 2,1 Ghz untuk jaringan 3G oleh PT Indosat ke anak perusahaannya PT Indosat Mega Media (IM2) Tbk.
Perkara tersebut telah Inkracht berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No 787K/PID.SUS/2014, tanggal 10 Juli 2014. Yang memutuskan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto dijatuhi hukuman pidana selama 8 tahun penjara disertai dengan denda sebesar Rp 300 juta, dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp 1,358 triliun yang dibebankan kepada manajemen IM2.
Sebelumnya, Indar juga telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun ditolak oleh MA. "Apalagi putusan tersebut sudah Inkracht" lanjut Rudi.
Kini Jaksa Agung HM Prasetyo diharapkan bisa lebih bijak menangani eksekusi asset Indosat agar dapat mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana pemanfaatan spektrum 2,1 Ghz untuk jaringan 3G. hrd