Untuk Dapatkan Proyek, Rekanan Harus Siapkan Fee 5-7 Persen

MADIUN (Realita) - Keluhan penyedia jasa kontruksi di Kota Madiun mengenai potongan fee proyek, bisa jadi benar. Praktik pungutan liar (pungli) ini ternyata diterapkan terhadap kalangan kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan proyek disejumlah instansi Pemerintah Kota Madiun.

Menurut Ketua Gapeksindo Kota Madiun Sutomo pengenaan untuk bayar fee proyek merupakan konsekwensi diluar aturan. Bahkan, praktik ini sudah dibakukan secara terselubung oleh oknum instansi pengelolaan proyek di Kota Madiun. Setiap rekanan yang ingin mendapatkan proyek, harus memberikan upeti sebesar 5-7 persen dari nilai pagu. Jadi jangan heran jika kualitas pekerjaan proyek di Kota Madiun "buruk".

"Secara umum seperti itu. Antara 5 sampai 7 persen. Ya setiap pekerjaan proyek kan dipotong. Kalau nggak mau dipotong ya nggak dapat pekerjaan,"katanya saat istirahat pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, Jumat (2/12/2016).

Sutomo mengaku, penyidik KPK juga sempat menanyakan hal itu. Praktik potongan anggaran proyek, memang sudah berjalan sejak lama. Ia secara terang-terangan menyebut, bagian Adminitrasi Pembangunan (Adbang) Pemkot Madiun lah yang meminta upeti ini.

"Iya memang diserahkan kepada Adbang, ke pak Sadikun (kepala Adbang,red). Kami nggak tau uang itu akan dibawa kemana, yang jelas kita nyerahkan ke Adbang. "jelasnya.

Senada juga dikatakan Ketua Aksindo Rochim R. Ia mengamini apa yang dikatakan Sutomo. Menurutnya, semua pekerjaan proyek bisa dikondisikan oleh Adbang, asalkan mau memberikan fee yang telah dipatok antara 5-7 persen tersebut. "Ya memang begitu. Ya sama, memang ada potongan,"katanya.

Diberitakan sebelumnya, ketua asosiasi jasa kontruksi se-Kota Madiun diperiksa KPK di aula Bhara Mahkota Polres Madiun Kota Jumat (2/12/2016). Diantaranya, Ketua Gapeksindo Sutomo, Ketua Aksindo Rochim R, Ketua Gapeknas Yayat Prawira Sumantri, Ketua Askindo Riyadi, Ketua Aspeknas Noer Mohammad, Ketua Gakindo Sukarman, Ketua Gabpeknas Arief K dan Ketua Gapensi Moch Rofiq. Sementara Ketua Aspekindo Ernes tidak bisa menghadiri pemeriksaan lantaran sakit. paw