Walhi: Risma Harus Buka Informasi soal Waduk Sepat Ciputra

SURABAYA (Realita)- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur meminta agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuka data antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Ciputra Surya Tbk. Permintaan data itu sesuai dengan hasil sidang Komisi Informasi Publik (KIP) yang dimenangkan oleh Walhi Jatim.

”Oleh sebab itu, dengan dibacakannya putusan ini, WALHI Jawa Timur meminta Walikota Surabaya untuk segera menyerahkan dokumen-dokumen yang dimintakan terkait tukar guling dan alih fungsi lahan Waduk Sakti Sepat sesuai amanat persidangan,” kata direktur Walhi Jatim Ony Mahardika dalam keterangannya.

Dia mengatakan, kasus ketidakjelasan tukar guling waduk sepat itu ikut mempengaruhi citra Risma di mata publik. Pasalnya, saat ini warga Surabaya barat ikut merasakan dampak negatif lenyapnya waduk sepat yakni wilayah mereka tergenang banjir setiap kali hujan lebat. Padahal, Risma selama ini dikenal mengusung kebijakan yang berwawasan lingkungan.

”Menimbang kenyataan bahwa Walikota Surabaya, Tri Rismaharini selalu mengusung pendekatan yang “berwawasan lingkungan” dalam visi pembangunan kota, berlarut-larutnya kasus Waduk Sepat menjadi pertanyaan besar terhadap citra tersebut. Meskipun tukar-guling lahan terjadi di era sebelum Risma menjadi walikota, namun pembiaran terhadap kasus ini yang terjadi selama Risma menjabat menjadi Walikota nampak tidak sesuai dengan citra “berwawasan lingkungan” yang diusungnya. Ketidaksediaan Walikota Surabaya untuk membuka informasi terkait keabsahan pengelolaan wilayah Waduk Sepat oleh PT Ciputra Surya Tbk semakin memperparah kondisi tersebut,” tambahnya.

Seperti diketahui, Walhi Jawa Timur memenangkan gugatan atas sengketa informasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hasil sidang Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Timur, Pemkot Surabaya diwajibkan membuka data terkait tukar guling dan alih fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya yang menjadi obyek tuntutan.

Permohonan sengketa informasi ini diajukan karena permintaan informasi yang diajukan WALHI Jatim sejak tanggal 4 Mei 2015 kepada Walikota Surabaya tidak mendapatkan tanggapan.

Dalam tuntutannya, Walhi menilai bahwa Walikota Surabaya telah dengan sengaja menutup-nutupi informasi terkait Waduk Sakti Sepat Surabaya. Hal ini diindikasikan dengan tiadanya tanggapan sama sekali atas permohonan informasi yang telah diajukan Walhi Jatim. Surat permohonan informasi diajukan Walhi Jatim pada 4 Mei 2015 kepada Walikota Surabaya, setelah tidak mendapatkan tanggapan, Walhi Jatim mengirimkan surat keberatan yang dikirimkan pada 3 Juni 2015 yang juga kembali tidak digubris sama sekali.rs