Warga Medali dan MPL Tanyakan Perkembangan Aksi 67 Orang Bayaran

MOJOKERTO (Realita) - Puluhan warga perwakilan dari 17 desa, Senin (10/4/2017 siang, menanyakan perkembangan proses hukum terhadap 67 orang suruhan dari PT Bumi Nusa Makmur (BNM) yang ditangani Sat Reskrim Mojokerto.
Perwakilan warga yang didominasi tokoh agama, pemuda Desa Medali dan sekitarnya yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) itu menanyakan sejauh mana penangganan insiden kericuhan di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang terjadi pada Selasa (4/4). Selain itu, mereka juga mendesak Polres Mojokerto untuk segera mengungkap aktor intelektual dibalik aksi yang bisa menganggu kamtibmas.
Dengan didampingi pendamping hukum yang tak lain Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia Kabupaten Mojokerto, H. Rif’an Hanum SH. MH. Kedatangan warga tersebut ditemui Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, di ruang gelar perkara Sat Reskrim Polres Mojokerto.
"Kedatangan kami ini, perwakilan dari 17 desa yang terdampak PT BNM, mempertanyakan sikap tegas Polres Mojokerto pasca terjadinya insiden kericuhan beberapa hari lalu. "Kami meminta kejelasan dan perkembangan peristiwa di Medali yang sudah ditangani Sat Reskrim," ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan dengan beberapa perwira utama Polres Mojokerto.
Hanum, sapaan akrab pendiri LBH Gajah Mada Mojokerto ini menegaskan, kedatangannya bersama MPL Desa Medali, bukan untuk intervensi penyidikan kepolisian. Hanya saja, masyarakat merasa kurang puas atas penangganan, bahkan pihaknya berencana membawa kasus tersebut ke Polda Jatim. "Makanya di sini sikap tegas kepolisian harus ada," ujarnya.
Penangganan yang kurang tegas, lanjut Hanum, bisa memicu insiden kericuhan dengan warga terulang lagi. Terlebih, ada beberapa orang yang terindikasi sebagai aktor intelektual dibalik pengerahan 'preman' bayaran. Tak hanya itu, para pelaku yang sempat diamankan di Polres Mojokerto bisamenghilangkan barang bukti, hingga melarikan diri.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap Polres Mojokerto segera menetapkan tersangka hingga melakukan penahanan terhadap orang-orang terindikasi aktor dibalik kegaduhan disiang bolong. "Unsurnya sudah jelas dan sudah konkrit," tegas pengacara yang juga Ketua Lembaga Penyuluhan dan Pendampingan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mojokerto.
Penetapan tersangka dan penahanan, mengacu pada banyaknya saksi-saksi yang mengarah ke empat aktor intelektual, diantaranya berinisial RD, JS, TR, dan SH, mereka terindikasi aktor dibalik pengerahan orang-orang bayaran yang sudah dikondisikan. "Bahkan saksi juga sudah terang-terangan sebut empat nama itu sebagai dalangnya," ujarnya.
Jika kepolisian menyebut tidak ada tindak pidana. Bagi Hanum, hal tersebut tidak benar. Sebab, sebelum 67 orang bayaran berhasil diamankan warga, di tempat kejadian perkara (TKP), sudah banyak yang turun di salah satu pos penjagaan warga yang kebetulan hanya ada tiga pemuda. Massa bayaran juga sempat mengintimidasi hingga melakukan ancaman akan mengeroyok dan menganiaya tiga orang warga yang jaga portal.
"Ini sudah terjadi, sudah turun dari truk, sudah mau mengerusak, Kok bilang tidak ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana," urainya. Berbeda halnya saat puluhan massa aksi itu, balik arah jauh di luar akses ke pabrik karet. Tidak sampai datang, turun, bahkan mengancam warga di portal. "Jadi, tinggal mau atau tidak, serius atau tidak, tinggal pihak kepolisian saja," tambah dia.
Dijelaskan, sebaliknya kalau sebelumnya penyidik juga belum mendapatkan delik mengenai penghasutan serta ajakan untuk melakukan sesuatu tindak pidana dalam pasal 160 KUHP, karena belum menemukan cantolan pidananya, tentunya jelas, hal itu hanya mengada-ngada. "Penyidik kurang mendalami, fakta-fakta yang terjadi sebelum adanya penangkapan 67 massa oleh warga secara massif," tegas mantan aktifis GMNI ini.
Disinggung soal hasil pertemuan dengan jajaran kepolisian, Hanum menjelaskan bahwa Polres Mojokerto mengaku  sudah memproses terkait polemik yang belakangan terjadi di Desa Medali. Namun penyidik masih butuh waktu dalam menyelesaikan polemik pabrik penggolahan karet.
"Tapi, SPHP (surat pemberitahuan hasil penyidikan) hingga detik ini belum di keluarkan. Harusnya polisi memberikan surat hasil pengembangan laporan yang sebelumnya sudah kita layangkan," katanya. Meski begitu, dirinya tidak menuding jika kepolisian lemot dalam penangganan tersebut, namun warga sendiri minta ada kejelasan terkait aksi mendadak yang dilakukan 67 orang bayaran itu yang merugikan ribuan warga tersebut.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso mengatakan, kegaduan di desa medali yang melibatkan 67 diduga preman itu hingga saat ini masih terus dalam penangganan. "Yang jelas kami memproses sesuai fakta-fakta di lapangan," kata Budi.
Penangganan kasus yang melibatkan 67 orang yang sudah berjalan sepekan ini, bagi Kasat belumlah cukup untuk melakukan pengusutan. Apalagi sampai menetapkan tersangka dibalik pengerahan aksi massa yang mayorit dari utara sungai brantas. "Kalau memang bukti cukup dan ada unsur pidana, tentunya akan kami naikkan (penyidikan), begitu juga sebaliknya. Tapi, nyatanya sampai sekarang kami belum temukan itu (unsur pidananya)," jelas perwira asal Tuban ini. ujeck