Wisnu Suruh Anak Buah Bikin Berita Acara tanpa Rapat

SURABAYA (Realita) - Dengan menggenakan kemeja warna biru, Dahlan Iskan, menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa kasus korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) milik Pemprov Jatim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipokor) Surabaya, Selasa (17/2/2017).

Sidang yang digelar di ruang Cakra ini mengagendakan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada 5 saksi antaranya Johanes Jasikan mantan Sekretariat PT. PWU Jatim 2002-2012, M. Sulkhan mantan staf PT. PWU Jatim, Budi Raharjo mantan staf keuangan PT PWU Jatim, Emila mantan staf umum PT PWU Jatim dan Suhadi mantan staf umum PT. PWU.

Kelima saksi ini tidak mengetahui tentang struktural pantia
penjualan aset yang diketuai oleh Wisnu Wardhana, dan disuruh membuat berita acara pembuatan negoisasi untuk penjualan aset PT. PWU. Namun dalam pelaksaannya kelima saksi tidak pernah diajak rapat musyawarah terkait negoisasi penjualan aset.

Hal itu terlihat saat JPU memberikan pertanyaan kepada kelima saksi, atas rapat penjualan pelepasan aset PT PWU di Kiri dan Tulungagung yang dijual pada 2003. "Apakah saudara-saudara ini pernah diajak rapat tentang penjualan aset, oleh Pak Wisnu," tanya Jaksa kepada kelima saksi.

Kelima saksipun menjawab tidak pernah. Perlu diketahui, Dahlan Iskan ditetapkan tersangka kasus aset PWU berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor Print-1198/O.5/Fd.1/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Dia diduga melakukan pelanggaran pada penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu.

Waktu itu, Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU dua periode, dari tahun 2000 sampai 2010. Sebelum Dahlan, penyidik sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PWU, Wishnu Wardhana sebagai tersangka. Setelah Dahlan jadi tahanan kota, kini tinggal Wishnu Wardhana saja yang mendekam di Rutan Medaeng.

Sebelumnya Dahlan melakukan perlawanan dalam bentuk praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun upaya Dahlan untuk lepas dari jeratan hukum akhirnya Kandas. Ferdinadus selaku hakim tunggal praperadilan menolak permohonan praperadilan Dahlan Iskan dan menyatakan Penyidikan dan penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur.

Oleh Kejati Jatim, Dahlan Iskan didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan primer, Dahlan Iskan dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan subsider, Dahlan dijerat melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.ys