JAKARTA-Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengakui jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan anggaran. Namun Sri Mulyani ingin pembengkakan anggaran itu ditanggung Indonesia dan juga China.
Sri Mulyani mengatakan, adanya pembengkakan anggaran ini diketahui setelah pihaknya menerima laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang terjadinya cost overrun dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.
Baca juga: Ketergantungan Impor Utamanya dari Tiongkok, Bikin Harga Bawang Putih Mahal
“Untuk keseluruhan proyek sesudah dilakukan audit BPKP terjadi cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa kalau Indonesia punya porsi 60 persen, sedangkan RRT 40 persen. Kenaikan cost overrun itu juga harus ditanggung 60:40,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).
“Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman. Nah ini yang kita rundingkan,” tambahnya.
Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Kondisi APBN Indonesia Setangguh Timnas Indonesia
Selain itu Sri Mulyani juga mengklafirikasi soal kabar yang beredar terkait pihak China yang lepas tangan soal anggaran Kereta Cepat yang bengkak tersebut. Dia menyebut terkait hal ini Indonesia dan China masih terus melakukan diskusi mencari jalan tengahnya. “Ini sekarang kita rundingkan,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan, pihaknya tidak ingin proyek kereta cepat mangkrak atau terhenti, apalagi anggaran untuk proyek ini cukup besar. Sebab jika proyek ini selesai nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Baca juga: Menteri Keuangan Keluhkan Biaya Pinjaman Bank Dunia yang Tinggi
Kereta Cepat akan mulai ujicoba pada September 2022 dan target operasional perdana pada Juni 2023. Proyek tersebut sudah hampir selesai.
“Kalau sudah jadi proyeknya, ada terowongannya kita jadikan saja. Karena nggak mungkin jadi mangkrak dan tak memberikan hasil positif ekonomi,” jelas Sri Mulyani.mr
Editor : Redaksi