IDI Sarankan Pemerintah Cabut PPKM

realita.co

JAKARTA - Peneliti dari Ikatan Dokter Indonesia Prof Zubairi Djoerban menyebut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memang sudah relevan dicabut, jika berkaca pada tren kasus COVID-19 Indonesia saat ini. Kasus harian empat hari berturut-turut di bawah seribu kasus, keterisian bed pasien COVID-19 dan kematian menurun.

Meski membaik, bukan berarti Indonesia bebas risiko lonjakan kasus COVID-19 di masa mendatang. Terlebih, melihat lebih dari empat negara yang kembali 'diamuk' COVID-19 termasuk China dan Jepang.

Baca juga: Lho, Pemerintah Perpanjang PPKM lagi

''Di satu pihak sekarang ini kasus sudah turun drastis, di bawah seribu, tempat tidur sudah mulai sepi, positivity rate rendah, jadi alasannya cukup untuk menghentikan PPKM, tapi kan kita tidak hidup sendiri, ada Jepang dan China, Beijing yang ternyata satu hari kasusnya bisa 500 ribu.

Baca juga: Baladhika Karya Jatim Dukung DPD Partai Golkar, Cabut PPKM sebelum Ramadhan

''Kemudian di Asia itu tinggi banget. Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Australia, semuanya dekat kita, kasusnya banyak bgt, jadi artinya risiko penularan di Indonesia untuk ke depan tinggi, tapi saya selalu bilang kebijakan sesuaikanlah dengan kondisi pandemi,''

Artinya, jika kasus COVID-19 kembali meningkat, bukan tidak mungkin PPKM kembali dibutuhkan. Pemerintah disebutnya tidak lantas menghilangkan kebijakan PPKM secara permanen, meski nantinya kasus COVID-19 kembali tinggi.

Baca juga: Level 2, Petugas Gabungan di Lamongan Kembali Perketat Prokes Covid-19

''Jadi kalau misalnya sekarang PPKM dilepas, siap-siap untuk dipasang lagi, jadi kalau misalnya naik lagi siap-siap dipasang lagi,'' pungkas dia.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru