JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, merespons aksi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pamer kartu kredit Rp 30 miliar.
Menurut DPR, urusan kartu kredit perlu dilihat secara objektif. "Dari kami di Komisi VI memandang urusan kartu kredit untuk direksi Pertamina ini perlu dilihat secara adil dan objektif. Dilihat secara utuh semangat latar belakang penggunaannya dan juga fungsi kedinasannya," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6/2021).
Baca juga: Ingin Fokus Kampanye untuk PDIP, Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Lebih lanjut, orang Gerindra ini mengatakan bahwa bentuk budaya transparan Pertamina harus lebih digalakkan lagi.
"Saya sebagai anggota DPR yang berada dalam komisi yang jadi mitra Pertamina, mendukung penuh terciptanya good corporate governance di perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci terciptanya konsep good corporate governance ini. Sebagai bentuk transparansi itu adalah perlunya sistem cashless dalam setiap transaksi," katanya.
Menurutnya lagi, penggunaan kartu kredit sebagai bentuk cashless, ia pun menilai hal ini juga merupakan bentuk untuk meminimalisir transaksi gelap.
Baca juga: Komisaris dan Dirut PT Semesta Eltrindo Pura Jadi Tersangka Korupsi Kredit Macet
"Penggunaan kartu kredit itu merupakan salah satu bentuk manajemen cashless ini. Agar semuanya terbuka dan bisa diaudit kapan saja. Selain itu, saya rasa di seluruh BUMN semua pimpinannya menggunakan corporate credit card dengan alasan kepraktisan untuk tujuan kedinasan," katanya.
"Bagaimana pun manajemen banyak penugasan, direksi banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan, dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas, dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu ama direksi nanti invoicenya dibawa ke kantor kan itu juga lebih panjang. Tinggal mungkin ke depan, jangan sampai fasilitas ini disalahgunakan, diaudit saja," tambahnya.
Baca juga: Anies Temui Mantan Istri Ahok, Ada Apa?
Karena itu, ia pun menyayangkan apabila sistem cashless ini justru malah ditarik.
"Masa Pertamina harus kembali menggunakan cash di saat seluruh dunia bergerak ke arah cashless payment. Saya yakin Presiden menugaskan dia (Ahok) ke Pertamina bukan untuk ngurusin corporate credit card. Terlalu mahal dia dibayar oleh Pertamina kalau hanya korek-korek yang kecil-kecil. Apakah ada Kilang Minyak, Petrochemical, atau infrastruktur hilir baru yang mulai dibangun saat dia menjabat sebagai komisaris utama?" kata dia.war
Editor : Redaksi