JAKARTA- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mengatakan pemilihan umum adalah membicarakan tentang fakta, bukan fiksi.
Pernyataan Nusron Wahid tersebut disampaikan sebagai respons atas pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menilai kecurangan pemilu mulai akan terjadi.
Baca juga: Di Mukernas Perindo, Megawati Sentil Polisi: Suka Cari-Cari Target
Dalam penjelasannya pada konferensi pers di rumah relawan Prabowo, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023), Nusron Wahid mengatakan, saat ini pertandingan belum dimulai.
“Pertandingan belum dimulai dan belum selesai. Kita tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan, kampanye saja belum dimulai. Kok sudah katakan ada penyelewengan?” kata Nusron.
Nusron kemudian mempertanyakan apa yang dimaksud denga penyelewengan.
“Kalau gitu dikatakan sudah ada penyelewengan, apa yang disebut penyelewengan? Oleh karena itu, saya tidak mau komentar, silakan tanya kepada Bu Mega,” tutur Nusron.
Nusron mengaku dirinya secara pribadi menghormati Megawati sebagai tokoh dan presiden kelima RI.
“Beliau mempunyai jasa besar terhadap berbagai amandemen Undang-Undang Dasar yang melahirkan reformasi. Tetapi sekali lagi, kita belum mulai,” kata Nusron, dikutip dari Kompas.
Baca juga: Pleno Kecamatan Sudah Selesai, Anggota DPRD Ini Minta Masyarakat Bersabar
“Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan ya silakan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi fakta yang kita angkat, bukan cerita. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi,” ujarnya.
Sebelumnya dalam pidatonya menyikapi dinamika politik nasional, Minggu (12/11/2023), Megawati mengatakan kedaulatan rakyat harus terus dijunjung tinggi.
Pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.
“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” ucapnya.
Baca juga: KPU dan Bawaslu Jombang Dikucuri Dana Hibah Rp 79 Miliar
Rekayasa hukum, kata dia, tidak boleh terjadi lagi karena hukum harus menjadii alat yang menghadirkan kebenaran.
“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran,” ujarnya.
“Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan.”pas
Editor : Redaksi